SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Status tersebut diperpanjang selama 15 hari hingga 30 September 2026, menyusul masih munculnya titik api di sejumlah wilayah.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat dilakukan setelah pemerintah daerah mengevaluasi penanganan Karhutla yang telah berjalan sejak status siaga hingga ditingkatkan menjadi tanggap darurat.
Baca Juga: BNPB Evaluasi Karhutla Kalteng, Satgas Darat Jadi Andalan Pemadaman
“Kesimpulan pertama kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama mulai dari siaga, kita tingkatkan menjadi tanggap. Dan ini kita perpanjang kemarin, ini kita perpanjang lagi sampai 30 September selama 15 hari,” katanya, usai rapat evaluasi penanganan Karhutla, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut tidak lepas dari kondisi di lapangan yang masih menunjukkan adanya titik api. Selain titik api baru, petugas juga masih harus melakukan pendinginan terhadap bekas lokasi kebakaran yang masih mengeluarkan asap.
“Kita sambil melihat perkembangan, karena sampai saat ini ternyata masih muncul titik-titik api dan yang juga banyak itu pendinginan. Itu pendinginan terhadap bekas titik api yang masih ada asap,” ujarnya.
Halikinnor menyebut, luas wilayah Kotim menjadi salah satu tantangan dalam penanganan Karhutla. Meski telah mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk bantuan dari pemerintah pusat, TNI, Polri, hingga perusahaan, kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman masih dirasakan kurang.
Baca Juga: Januminro Bunsal, Penjaga Jumpun Pambelom yang Berhasil Lindungi Gambut dari Karhutla
Dalam rapat evaluasi tersebut, jumlah titik api yang terdeteksi juga menjadi perhatian. Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan titik api masih bertambah dan sebagian belum tertangani.
Halikinnor menegaskan, pemerintah daerah akan menambah kekuatan penanganan apabila diperlukan. Dukungan personel dari Batalyon juga dinilai menjadi salah satu kekuatan karena kondisi fisik personelnya masih prima untuk diterjunkan ke lapangan.
Namun, persoalan utama lainnya adalah ketersediaan air. Kondisi kemarau membuat parit dan embung yang selama ini menjadi sumber air untuk pemadaman banyak yang mengering.
“Karena ini semua kering, sarana parit-parit, embung-embung itu kering. Nah, alhamdulillah Kodim sudah banyak membuat sumur-sumur bor, ini yang berfungsi,” ungkapnya.
Ketersediaan Alkon juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Halikinnor bahkan meminta agar kebutuhan peralatan segera dipenuhi, meski harus didatangkan dari luar daerah.
“Makanya saya perintahkan kalau habis di sini pesan ke Banjar, ndak ada di Banjar cari Surabaya, nggak ada Surabaya pesan ke Cina,” imbuhnya. (*)
Editor : Agus Pramono