PALANGKA RAYA-Keuangan daerah Kalteng menghadapi tantangan berat. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun ini dipangkas hampir Rp2 triliun, atau turun sekitar 50 persen dari alokasi sebelumnya.
Kondisi tersebut memaksa Pemerintah Provinsi Kalteng menggenjot kreativitas dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan penurunan dana transfer ini harus dijawab dengan langkah nyata.
“Kalau tahun lalu sekitar Rp4 triliun, sekarang tinggal Rp2 triliun. Kita tidak bisa hanya mengandalkan transfer, harus bergerak memperkuat PAD,” ujarnya usai menghadiri Wisuda Daerah Universitas Terbuka (UT) Palangka Raya Periode II Tahun 2025 di GPU Tambun Bungai, Kamis (9/10/2025).
Leonard menjelaskan, pemangkasan anggaran ini tidak hanya terjadi di Kalteng, melainkan juga di berbagai provinsi lain akibat kebijakan fiskal nasional.
Bahkan, ada daerah yang penurunannya mencapai 70 persen. Karena itu, pihaknya kini memfokuskan strategi pada optimalisasi pajak provinsi, mulai dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, hingga pajak air permukaan.
Leonard juga menekankan pentingnya kepatuhan investor agar kendaraan berplat KH dan pembelian BBM dilakukan di depo resmi di Kalteng sehingga kontribusinya langsung masuk ke kas daerah.
Selain itu, pemerintah juga memasang flowmeter di perusahaan besar untuk memantau pemakaian air permukaan, serta mendorong percepatan izin sektor mineral bukan logam dan batuan guna meningkatkan pendapatan.
Meski begitu, Leonard mengakui porsi bagi hasil yang diterima provinsi masih terbatas, hanya sekitar 25–30 persen. “Karena itu, sinergi dengan kabupaten/kota mutlak diperlukan agar potensi pendapatan baru bisa digali bersama,” tegasnya. (ovi/ala)
