Untuk Menjaga Nahdlatul Ulama Tetap Teduh, Tertib, dan Dalam Koridor Konstitusi
KEDIRI – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, melakukan silaturahmi kepada para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo pada Kamis (27/11).
Kunjungan ini berlangsung di tengah menghangatnya dinamika internal PBNU beberapa pekan terakhir.
Gus Yahya hadir bersama Katib Syuriah PBNU KH Nurul Yaqin Ishaq dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni. Rombongan diterima langsung oleh dua masyayikh sepuh Lirboyo, yakni KH M. Anwar Mansur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus.
“Selain nyuwun duko, sowan merupakan ikhtiar melanjutkan amanat para alim ulama dalam musyawarah 23 November silam untuk menjaga marwah jamiyah, merawat kesejukan, dan mengupayakan ishlah dzat al-bayn di tengah dinamika yang berkembang,” ujar Gus Yahya melalui akun Instagramnya, @yahyacholilstaquf.
Ia berharap kebijaksanaan para masyayikh dapat menjadi panduan bagi PBNU dalam menjaga suasana organisasi agar tetap tertib dan berjalan sesuai konstitusi NU.
“Semoga kebijaksanaan para masyayikh menjadi penerang langkah kita semua dalam menjaga Nahdlatul Ulama tetap teduh, tertib, dan dalam koridor konstitusi,” ucapnya.
Luruskan Isu Pelengseran
Rencana kunjungan ke Lirboyo sebenarnya telah disampaikan Gus Yahya sehari sebelumnya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11).
Dalam kesempatan itu, ia meluruskan isu yang menyebutkan dirinya sedang menghadapi potensi pelengseran yang dapat berujung pada proses hukum.
“Kalau dispute, itu ada pertentangan status. Yang satu menganggap sah, yang satu menganggap tidak sah. Tidak ada dispute sama sekali,” tegasnya.
Akar Konflik Internal PBNU
Ketegangan di tubuh PBNU memuncak setelah muncul upaya pemakzulan terhadap Gus Yahya yang diprakarsai oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
Pemicunya adalah hasil Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025, yang dalam risalahnya menilai kehadiran narasumber terafiliasi Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU dianggap bertentangan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Tindakan itu disebut melanggar muqaddimah AD/ART PBNU serta dianggap mencoreng nama baik organisasi. Risalah tersebut juga menyebutkan bahwa pelanggaran itu memenuhi syarat pemberhentian tidak hormat terhadap Ketua Umum PBNU.
Situasi semakin memanas setelah muncul Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan pemberhentian Gus Yahya.
Surat itu ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir pada 25 November 2025.
Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa surat tersebut tidak sah karena tidak memiliki stempel digital dan tidak memenuhi prosedur administratif resmi.
Ia juga menegaskan bahwa posisi Ketua Umum PBNU hanya dapat dicabut melalui Muktamar, sesuai mekanisme organisasi. (rz/nas/kp.jp)
