JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengumumkan pembekuan sementara penggunaan sirene pengawalan—termasuk yang populer di masyarakat dengan sebutan ‘tot tot wuk wuk’.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap aturan dan prosedur pengawalan di jalan raya.
“Kami bekukan untuk sementara… kami akan evaluasi, dan ini dampaknya sangat positif,” ujar Agus dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).
Ia menyebut, sejak pembekuan dilakukan, respons publik cenderung positif karena dianggap mampu mengurangi kekacauan lalu lintas yang kerap disebabkan oleh penggunaan sirene secara berlebihan.
Korlantas Susun Ulang Aturan Pengawalan Prioritas
Agus menegaskan bahwa Korlantas kini tengah menyusun aturan detail tentang siapa saja pihak yang berhak mendapat pengawalan prioritas.
Penyusunan aturan tersebut dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar pedoman yang dihasilkan lebih rinci dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Ada aturan yang jelas… kami sedang koordinasi dengan Setneg, jadi mana yang harus dikawal dan mana yang tidak harus dikawal,” jelasnya.
Candaan untuk Anggota DPR
Dalam rapat tersebut, Agus juga melontarkan candaan terkait kebijakan pembekuan sirene.
Ia menyebut, sekalipun evaluasi sirene sedang berlangsung, dirinya tidak berani menghilangkan pengawalan untuk para wakil rakyat.
“Kalau untuk anggota dewan, kita kawal semuanya, Pak… tidak berani kami,” ujarnya sambil tertawa, disambut senyum anggota Komisi III yang hadir. (mr/bp/kp.jp)
