NANGA BULIK - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, mendorong Pemerintah Desa agar serius dalam mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di daerah.
Menurutnya pengembangan bisnis Kopdes Merah Putih sangat menjanjikan kerena dirancang khusus untuk pemerintahan desa dengan banyak kemudahan.
Salah satunya adalah saat ini telah keluar Permen Keuangan nomor 49 tahun 2025 yang pada intinya akan mempermudah modal koperasi desa merah putih.
“Jadi nanti, terkait modal, pengurus koperasi tinggal membuat usulan proposal, kemudian diajukan kepada Kades bersama BPD membahas rencana usulan, kemudian diajukan ke Bank Himbara (milik pemerintah) bunganya rendah cuma 6 persen dan tanpa anggunan dan bisa dicicil paling lama selama 6 tahun,” kata Menteri Desa PDT Yandri Susanto.
Terkait pinjaman berparisi mulai dari Rp 100 juta hingga maksimal Rp 3 miliar. Tentunya akan dilakukan verifikasi terhadap kelayakan jumlah pinjaman.
“Kalau bicara pengembangan bisnis, harusnya Kopdes Merah Putih tidak bisa rugi, karena usahanya merupakan kebutuhan sehari-hari seperti elpiji, sembako, maupun pupuk yang semuanya dari tangan pertama tanpa perantara,” jelasnya.
Kalaupun ada potensi koperasi rugi, atau gagal bayar dalam pinjaman bank, maka jaminannya adalah dana desa, untuk menata cicilan bank dan jumlahnya tidak boleh melebihi 30 persen dari jumlah dana desa pada tahun berikutnya.
“Jadi kalau gagal bayar, 70 persen dana desa masih bisa digunakan untuk pembangunan di desa masing-masing, saat ini drafnya sedang kami bahas bersama KPK, Kejagung, dan Kementrian/Lembaga terkait,” imbuhnya.
Mendes berharap agar kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat. (lan/ala)
Editor : Ayu Oktaviana