NAMA Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, mendadak jadi sorotan publik. Ia dilaporkan hilang secara resmi ke pihak kepolisian oleh warga yang menggelar aksi demonstrasi.
Pasalnya, bupati termuda itu disebut tidak pernah masuk kantor hampir satu bulan terakhir.
Aliansi Rakyat Buton bersama IMM dan HMI bahkan melayangkan laporan ke Polres Buton dengan status Alvin sebagai “orang hilang”.
Laporan ini sekaligus menjadi bentuk protes warga terhadap absennya sang bupati dari aktivitas pemerintahan.
Lantas, siapa sebenarnya Alvin Akawijaya Putra, sosok kepala daerah yang kini ramai dicari warganya?
Alvin lahir di Jakarta pada 18 Mei 1996 dan menempuh pendidikan hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelum terjun ke politik, Alvin berkarier sebagai advokat sekaligus pengusaha.
Langkah politiknya dimulai lewat Partai NasDem, partai yang juga menjadi kendaraan politik sang ayah, Ali Mazi, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus anggota DPR RI.
Ia akhirnya menjabat sebagai Bupati Buton untuk periode 2025–2030.
Alvin pernah dipercaya sebagai Ketua KNPI Sulawesi Tenggara periode 2021–2024.
Selain itu, ia juga aktif di struktur Partai NasDem sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu di tingkat provinsi.
Dari pengalaman itu, ia mengasah kepemimpinannya, sebelum akhirnya dipercaya masyarakat Buton memimpin daerah dengan perolehan lebih dari 22 ribu suara atau sekitar 35 persen pada Pilkada 2024.
Ketika resmi menjabat, Alvin langsung menekankan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan program kerja 100 hari yang sederhana namun berdampak, yakni gerakan kebersihan lingkungan melalui kerja bakti.
Kini, penekanannya kepada para ASN justru menjadi bumerang pada dirinya sendiri yang tengah dicari warganya.
Menurutnya saat itu, disiplin dan keteraturan menjadi fondasi utama membangun pelayanan publik yang baik. Ia juga aktif membangun.
Di luar aktivitas birokrasi, Alvin juga menjadi sorotan publik karena statusnya sebagai bupati termuda di Sulawesi Tenggara.
Pada awal menjabat, ia melaporkan kekayaannya melalui LHKPN dengan total mencapai sekitar Rp 8 miliar, termasuk aset tanah, bangunan, kendaraan, hingga investasi.
Fakta ini menempatkannya sebagai salah satu kepala daerah muda yang cukup mapan secara finansial.
Namun, perjalanan politiknya tidak selalu mulus. Beberapa kali ia menjadi sorotan media setelah dikabarkan tidak hadir dalam sejumlah aktivitas pemerintahan.
Hal itu sempat membuat sebagian warga melaporkannya sebagai orang hilang.
Kendati demikian, pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa ia tengah menjalankan tugas luar daerah. Meski masih terbilang muda, Alvin seharusnya membawa harapan baru bagi masyarakat Buton. (jpg/abw)
