Kabar Terbaru Hukum & Peristiwa Kabar Kalteng Ekonomi & Bisnis Nasional Olahraga Hiburan Kesehatan Internasional Kuliner Wisata Pena Politik Pendidikan

Kearifan Lokal di Menu MBG Menurut BGN: dari Usulan Serangga hingga Ikan Hiu yang Diduga Jadi Penyebab Keracunan

Agus Pramono • Jumat, 26 September 2025 | 10:00 WIB
BGN menyebut menu MBG menggunakan kearifan lokal yang sudah biasa dikonsumsi. (Instagram/badangizinasional.ri)
BGN menyebut menu MBG menggunakan kearifan lokal yang sudah biasa dikonsumsi. (Instagram/badangizinasional.ri)

 

BADAN Gizi Nasional (BGN) menanggapi kabar penggunaan ikan hiu sebagai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) penyebab keracunan siswa SD Negeri 12 Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Penggunaan ikan hiu sebagai menu MBG itu disinyalir sebagai bentuk kearifan lokal, sayangnya justru berubah menjadi kasus keracunan yang dialami 24 siswa.

Menu Kearifan Lokal untuk MBG

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan bahwa kearifan lokal pangan setempat bisa digunakan sebagai menu MBG sehari-hari.

Jadi sebetulnya begini, menu apapun itu kan karena judulnya kearifan lokal. Jadi apa yang menjadi kearifan lokal, misalnya wilayah ini paling banyak tongkol, ya kita gunakan. Kayak hiu, di situ biasa dihidangkan,” kata Nanik kepada awak media di Bogor pada Kamis, 25 September 2025.

Nanik mengungkapkan bahwa ikan hiu sudah menjadi menu MBG sebanyak dua kali selama program berjalan di Benua Kayong, Kalimantan Barat.

Keracunan atau Alergi?

Dalam kesempatan itu, Nanik juga menegaskan bahwa meski makanan tergolong kearifan lokal jika menjadi penyebab keracunan tidak akan digunakan lagi.

“Saya tegaskan kalau ada makanan yang terbukti diidentifikasi membuat keracunan, kita nggak pakai di wilayah itu sekalipun akhirnya banyak,” imbuhnya.

Nanik kemudian menyinggung tentang konsep keracunan dan alergi yang mungkin dialami penerima manfaat MBG.

“Alergi dan keracunan ini tumpang tindih. Tidak semua hal itu dugaan keracunan, tapi ada hal karena alergi, misalnya udang bahkan alergi mayonaise,” terangnya.

Mengenai permasalahan alergi, menurut Nanik sudah diantisipasi oleh BGN dengan melakukan pendataan alergi kepada para siswa calon penerima manfaat.

“Ada catatannya, tapi ternyata mungkin ada sekolah-sekolah yang terlewat,” imbuhnya.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh BGN, kata Nanik menunjukkan tak semua kasus karena keracunan tetapi juga karena alergi.

Menu Kearifan Lokal yang Sempat Jadi Kontroversi

Di awal pelaksanaan program MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana sempat menjadi atensi publik karena melontarkan pernyataan serangga sebagai salah satu alternatif menu.

Dadan mengungkapkan jika potensi alam di daerah masing-masing bisa mendukung jalannya program MBG.

“Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata Dadan saat hadir dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta pada 25 Januari 2025 lalu.

“Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, bisa jadi menu di situ,” imbuhnya.

Karena Indonesia negara kepulauan yang tentunya tiap daerah berbeda, dalam pelaksanaan MBG ini tidak memiliki standar nasional untuk menunya.

“Tapi itu contoh bahwa badan gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” tuturnya.

Pernyataan tersebut kemudian melakukan klarifikasi dengan mengatakan ada penyesuaian menu MBG sesuai daerahnya.

“Kami waktu menyampaikannya itu, kan kami sampaikan ada masyarakat tertentu yang suka itu. Jadi, untuk masyarakat yang tidak suka itu, tidak mungkin menggunakan itu,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 3 Februari 2025 lalu.

“Itu kan keragaman sumber daya lokal yang bagus juga kalau kita mulai terapkan dan memberikan pelajaran kepada anak-anak bahwa keragaman dan kearifan lokal itu baik juga untuk ketahanan pangan di masing-masing daerah,” tandasnya.(ram)

Editor : Ayu Oktaviana
#Alternatif menu #Sumber Daya Lokal #kalimantan barat #Mbg #kasus keracunan #alergi #kearifan lokal #Makan Bergizi Gratis (MBG) #ikan hiu #standar nasional