Tegaskan Bahwa Syarat Sah Muktamar NU Harus Dipimpin Rais Aam dan Ketum PBNU
JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang dilengser belum lama ini buka suara. Dia mengaku tidak mempersoalkan tentang wacana percepatan Muktamar Ke-35 NU.
Tanggapan itu menyusul sebelumnya mengemuka adanya wacana mempercepat muhktamar NU setelah adanya dualisme internal PBNU yang berbuntut pada Rapat Pleno PBNU kelompok Sultan pada 9–10 Desember 2025 lalu.
Menurutnya, percepatan atau penundaan Muktamar NU tersebut bukanlah persoalan, selama seluruh ketentuan konstitusi organisasi dipatuhi. Apalagi untuk pergantian kepengurusan sudah ada aturan-aturan yang menentukan untuk dijalankan.
Gus Yahya menegaskan bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU telah menetapkan syarat sah berlangsungnya Muktamar: harus dipimpin oleh dua mandataris organisasi, yakni Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
“Tidak ada masalah muktamar mau cepat atau lambat. Tapi syarat harus dipenuhi, yaitu muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Kalau cuma salah satu, tidak mungkin bisa dilaksanakan muktamar. Itu masalahnya,” ujar Gus Yahya di Gedung PBNU, Kamis (11/12).
Ingatkan Potensi Cacat Hukum Bila Syarat Tidak Dipenuhi
Gus Yahya menilai bahwa Muktamar yang digelar tanpa memenuhi syarat AD/ART akan berpotensi cacat hukum, menimbulkan sengketa internal, hingga mengganggu stabilitas organisasi.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menomorsatukan islah dan penyatuan dalam tubuh NU.
“Sudah lah, tidak ada jalan lain selain islah, daripada nanti muktamarnya jadi bermasalah, jadi tidak sempurna,” tegasnya.
Yang Penting Muktamar Harus Benar
Lebih jauh, Gus Yahya mengatakan bahwa kesiapan organisasi jauh lebih penting daripada mempercepat waktu Muktamar. Ia membuka diri terhadap percepatan, selama persiapannya matang dan sesuai koridor konstitusi NU.
“Mau cepat, mari. Mau besok pagi kalau sanggup ya mari. Yang penting muktamar ini benar. Jangan muktamar yang timpang, yang cacat, yang kurang sempurna,” imbuhnya.
Sebelumnya, Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Nuh dalam pleno di Hotel Sultan pada Selasa (9/12) menyebut bahwa Muktamar ke-34 di Lampung tertunda akibat pandemi Covid-19. Hal itu membuat siklus kepemimpinan bergeser, sehingga tahun 2026 dinilai ideal untuk menormalkan kembali ritme Muktamar NU.
Dalam rapat pleno tersebut, PBNU juga menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. (mr/nas/kp/jp)
