KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dibuat geram saat menemukan harga MinyaKita dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Padahal pemerintah telah menetapkan harga MinyaKita melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024**. Aturannya:
• Distributor D1: maksimal Rp13.500/liter
• Distributor D2: Rp14.000/liter
• Pengecer: Rp14.500/liter
• Konsumen: Rp15.700/liter
Meski begitu, laporan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat hingga 26 Januari 2026, harga MinyaKita nasional masih berada di atas HET, walaupun mulai menunjukkan tren penurunan sejak berlakunya Permendag Nomor 43 Tahun 2025.
Produsen dan Distributor Jadi Target, Bukan Pedagang
Permendag tersebut mewajibkan produsen minyak nabati memasok minimal 35 persen DMO dalam bentuk MinyaKita, yang disalurkan melalui Perum Bulog dan ID FOOD sebagai Distributor Lini 1.
Data Kemendag mencatat, sejak 26 Desember 2025 hingga 23 Januari 2026, realisasi DMO MinyaKita ke BUMN telah mencapai 21,35 ribu ton.
Amran menegaskan penindakan kali ini akan menyasar produsen dan distributor, bukan pedagang kecil di pasar.
“Ini bukan lagi imbauan. Sudah setahun kita imbau. Sekarang penindakan. Kalau perlu izinnya dicabut,” tegasnya saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tagog Padalarang, Rabu (28/1/2026).
Amran menegaskan sidak tersebut dilakukan tanpa rencana untuk melihat kondisi riil di lapangan. Hasilnya, mayoritas harga pangan pokok justru berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP).
“Telur tadi Rp28 ribu, ayam Rp35–37 ribu per kilo, daging sapi Rp125 ribu. Semua di bawah HAP,” ujar Amran.
Namun situasi berbeda terjadi pada MinyaKita. Produk minyak goreng rakyat itu ditemukan dijual Rp18.000 per liter, padahal HET resmi di tingkat konsumen hanya Rp15.700.
“Kecuali ini, MinyaKita. Offside ini. Dari mana? Ini Sinarmas. Tidak boleh ada yang menjual di atas HET. Kami laporkan ke Dirkrimsus, lacak produsennya dan proses,” tegas Amran di hadapan pedagang dan petugas.
Stok Aman Jelang Ramadan
Pemerintah juga memastikan intervensi pasar akan diperkuat lewat BUMN pangan. Hingga 28 Januari 2026, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) minyak goreng MinyaKita tercatat masih 12 ribu kiloliter, cukup untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Langkah tegas ini diharapkan memberi efek jera sekaligus menjaga MinyaKita tetap terjangkau bagi masyarakat
Editor : Ayu Oktaviana