KALTENGPOS.JAWAPOS.COM - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kesejahteraan rakyat sekaligus kunci kemerdekaan sejati bangsa Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026).
Menurut Prabowo, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi syarat mutlak bagi sebuah bangsa untuk berdiri mandiri. Pangan, kata dia, menempati posisi paling mendasar dibanding sektor lainnya.
“Fondasi pertama kita, mau tidak mau, adalah swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka dan sejahtera, kita harus menjamin produksi pangan sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah.
Prabowo menekankan bahwa swasembada pangan bukan sekadar program sektoral, melainkan pilar utama strategi pembangunan nasional yang saat ini dijalankan pemerintah. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah, petani, dan pelaku usaha, untuk bersatu memperkuat kemandirian pangan nasional.
“Swasembada adalah syarat. Itu pilar utama dari strategi yang saya tawarkan dan saya jalankan sekarang. Saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan capaian positif sektor pangan nasional. Produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini disebut sebagai hasil sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani di berbagai wilayah.
Selain peningkatan produksi, Prabowo menyoroti pentingnya hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Pada 2026, pemerintah menetapkan 18 proyek hilirisasi prioritas, termasuk pengembangan industri berbasis komoditas pertanian seperti nata de coco, MCT, coconut flour, serta oleofood berbasis kelapa sawit.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mengurangi ketergantungan impor pangan.
Rapat Koordinasi Nasional ini menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan akan menjadi fokus utama pembangunan nasional ke depan, dengan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaannya.
Editor : Ayu Oktaviana