KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Kawasan ikonik Malioboro bersiap memasuki babak baru. Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan Malioboro menjadi kawasan pedestrian penuh mulai tahun 2026, sebagai bagian dari upaya menata kota yang lebih ramah pejalan kaki dan rendah emisi.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa rencana tersebut awalnya ditargetkan pada 2025. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi teknis di lapangan.
“Tahun 2026 diharapkan sudah ada indikasi kuat menuju kawasan pedestrian penuh, dengan penataan jalan-jalan penyangga terlebih dahulu,” ujar Ni Made, Rabu.
Penataan difokuskan pada ruas-ruas jalan di sekitar Malioboro atau yang disebut sebagai sirip kawasan, seperti Jalan Mataram, Jalan Bhayangkara, dan kawasan sekitarnya. Jalan-jalan ini disiapkan untuk menampung pergerakan lalu lintas saat pembatasan kendaraan di Malioboro diterapkan.
Menurut Ni Made, kebijakan pedestrian penuh tidak boleh mematikan aktivitas ekonomi. Karena itu, Pemda DIY memastikan parkir, distribusi logistik usaha, serta aktivitas pedagang tetap berjalan dengan sistem pengaturan yang jelas dan tertib.
“Ketika Malioboro menjadi kawasan pedestrian penuh, parkir dan logistik usaha harus tetap terakomodasi,” tegasnya.
Selain pengaturan lalu lintas, Pemda DIY juga menyiapkan penataan parkir komunal dan pedagang kaki lima (PKL) agar denyut ekonomi kawasan tetap terjaga meski kendaraan bermotor dibatasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Chrestina Erni Widyastuti menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis mewujudkan kawasan rendah emisi di pusat Kota Yogyakarta sekaligus meningkatkan kualitas ruang publik.
Pada tahap awal, Dishub DIY akan memberlakukan pembatasan total kendaraan bermotor berbasis BBM di sepanjang Jalan Malioboro. Kendaraan pribadi, angkutan umum BBM, becak motor, hingga layanan Maxride tidak diperbolehkan melintas.
“Jika Malioboro sudah menjadi kawasan pedestrian penuh, kendaraan berbahan bakar minyak tidak bisa masuk. Yang diperbolehkan hanya transportasi ramah lingkungan,” kata Erni.
Untuk mendukung mobilitas wisatawan dan warga, Pemda DIY telah menyiapkan alternatif transportasi berbasis energi bersih, seperti becak listrik dan bus listrik Si Thole. Selain itu, portal pembatas akan dipasang di sejumlah akses masuk Malioboro.
Dishub DIY juga menyiapkan skema khusus bongkar muat logistik bagi pelaku usaha agar distribusi barang tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi kawasan pedestrian.
Erni menegaskan, keberhasilan transformasi Malioboro tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga konsistensi penegakan aturan dan kesadaran masyarakat.
“Ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat,” ujarnya.
Transformasi Malioboro ini diharapkan membuat Yogyakarta semakin nyaman, manusiawi, dan tetap dikangeni sebagai kota budaya dan tujuan wisata utama Indonesia.
Editor : Ayu Oktaviana