KALTENGPOS.JAWAPOS.COM - Pemerintah Indonesia bakal mengirimkan pasukan TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebelumnya sempat menyebut sekitar 600-an personel sebagai tahap awal pengerahan di wilayah konflik Palestina vs Israel itu.
Namun sejumlah pihak di DPR dan pemerintahan menyebut angka kesiapan yang lebih lagi hingga mencapai 8.000 prajurit.
Untuk apa? Sebelumnya, BBC melaporkan bahwa ISF yang direncanakan bertugas di Gaza akan membantu pengamanan wilayah perbatasan dan memastikan demiliterisasi, termasuk pelucutan senjata Hamas.
Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan TNI tetap dibatasi pada fungsi stabilisasi dan kemanusiaan, sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Kepala Biro Humas dan Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (11/2). Ia meluruskan pemberitaan yang menyebut pasukan TNI akan dilibatkan dalam upaya disarmament di wilayah konflik tersebut.
“Fokus perencanaan Indonesia dalam kerangka dukungan stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah unsur rekonstruksi serta pelayanan kesehatan dan medis,” ujar Rico.
Menurutnya, narasi yang menyatakan Indonesia akan melucuti Hamas tidak sesuai dengan mandat dan perencanaan yang disiapkan pemerintah. Indonesia, tegasnya, hadir membawa misi perdamaian.
“Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai,” jelas jenderal bintang satu TNI AD itu.
Menunggu Mandat Internasional
Meski Indonesia telah bergabung dalam Board of Peace (BoP) dan menyatakan kesiapan berkontribusi di Gaza, hingga kini belum ada keputusan final terkait komposisi pasukan yang akan diberangkatkan.
Pemerintah masih menunggu kejelasan mandat internasional serta aturan misi yang akan menjadi dasar hukum pengerahan pasukan.
Rico menegaskan, seluruh aspek operasional—termasuk jumlah dan unsur yang dikirim—akan diputuskan setelah ada mandat resmi dan keputusan pemerintah.
“Prinsipnya, kontribusi Indonesia tetap berada dalam koridor stabilisasi, rekonstruksi, dan pelayanan kesehatan,” katanya.
Terkait jumlah personel, Rico menjelaskan bahwa angka-angka tersebut merujuk pada berbagai skenario. Jumlah 600 personel dipahami sebagai gelombang awal atau kebutuhan tahap pertama sesuai desain misi.
Adapun keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, setelah mandat internasional resmi diterbitkan.
“Angka pasti dan tahapannya belum ditetapkan karena masih menunggu kejelasan mandat internasional dan keputusan resmi pemerintah,” ujarnya.
Editor : Ayu Oktaviana