KALTENGPOS.JAWAPOS.COM- Sebagian masyarakat di Temanggung, Jawa Tengah (Jateng) tengah ramai menyoroti dugaan paket makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kedaluwarsa.
Terlihat dalam unggahan Instagram @volkinfo, pada Rabu, 4 Maret 2026, paket MBG yang diduga disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Giyanti Temanggung, berupa roti yang sudah berjamur.
"Menu MBG berupa roti berjamur diedarkan, SPPG di Temanggung jadi sorotan," demikian tertulis dalam postingan tersebut.
Selain roti berjamur, terdapat pula kurma yang diduga terdapat ulat dalam paket MBG yang dibagikan kepada para siswa sekolah.
Terkini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung dikabarkan telah menonaktifkan sementara SPPG Giyanti selama 7 hari.
Lantas, bagaimana sebenarnya temuan itu bermula hingga akhirnya menuai sorotan sebagian kalangan masyarakat di Temanggung? Berikut ulasannya.
Temuan di PAUD Harapan Bunda
Berdasarkan informasi yang beredar, disebutkan temuan makanan kedaluwarsa itu mulanya terjadi pada lokasi distribusi di PAUD Harapan Bunda Temanggung, pada 23 Februari 2026 lalu.
"Sejumlah pihak mengaku telah menyuarakan keluhan terkait kualitas makanan yang diterima," tulis akun Instagram @volkinfo dalam postingan yang sama.
Di samping itu, SPPG Giyanti dikabarkan juga pernah tersandung persoalan serupa dan sempat dihentikan sementara.
Sebagian warganet bahkan mempertanyakan mekanisme evaluasi dan pengawasan apabila dugaan kelalaian yang kembali terjadi.
Berkaca dari hal tersebut, Pemkab Temanggung pun kini angkat bicara setelah menghentikan sementara SPPG Giyanti imbas skandal paket makanan MBG yang kedaluwarsa.
Sampel Dikirim ke Laboratorium Yogyakarta
Secara terpisah, Pemkab Temanggung memastikan SPPG Giyanti resmi dihentikan selama satu minggu, sejak 2 Maret 2026.
Sekda Kabupaten Temanggung, Tri Winarno menyebut keputusan ini diambil setelah ditemukan makanan tidak layak konsumsi yang diberikan kepada siswa penerima manfaat program MBG di Temanggung.
"SPPG Giyanti dihentikan seminggu, mulai hari ini, 2 Maret 2026,” ungkap Tri Winarno dalam pernyataan resminya, pada Senin, 2 Maret 2026.
Tri Winarno menjelaskan, sampel makanan yang bermasalah telah dikirim ke laboratorium di Yogyakarta.
Kendati demikian, hasil uji laboratorium dinyatakan belum rampung dan diperkirakan baru akan selesai hingga 5 Maret 2026.
Sekda Kabupaten Temanggung itu lantas menekankan, bahwa evaluasi ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan untuk memperkuat tata kelola agar program berjalan sesuai tujuan.
"Setiap SPPG diminta menyampaikan menu secara terbuka, lengkap dengan kandungan gizi, jumlah kalori, serta harga," tulis Pemkab Temanggung dalam unggahan Instagram @pemkabtmg, pada Rabu, 4 Maret 2026.
"Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas publik," tandasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana