KALTENGPOS.JAWAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga semangat patriotisme sekaligus memperkuat demokrasi di tengah dinamika kritik terhadap pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada Jumat (13/3/2026).
Sejumlah pihak berharap kasus tersebut dapat segera diusut tuntas agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Pemerintah sendiri terus menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan pentingnya menjaga sikap patriotisme dalam menyampaikan kritik.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses demokrasi, namun tetap perlu disampaikan secara konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat, di mana kritik tetap dihargai, tetapi tidak menimbulkan polarisasi yang dapat mengganggu persatuan nasional.
Di sisi lain, berbagai kalangan juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Langkah penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk memastikan keamanan seluruh warga negara, termasuk para aktivis dan pengamat kebijakan publik.
Pengamat menilai bahwa dalam sistem demokrasi, kritik dan patriotisme seharusnya berjalan beriringan. Kritik yang disampaikan secara objektif dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah pun diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, guna menciptakan iklim demokrasi yang aman, kondusif, dan saling menghargai. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan dengan stabil sekaligus tetap membuka ruang partisipasi publik.
Direktur Eksekutif Public Virtue Research Institute (PVRI), Muhammad Naziful Haq, menyoroti serangan air keras ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap suara kritis di Indonesia. Bahkan dinilai menjadi sinyal memburuknya kondisi kebebasan berpendapat.
Naziful mengatakan, situasi ini semakin mengkhawatirkan karena hanya berselang beberapa jam setelah peristiwa tersebut, muncul pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana penertiban terhadap pengkritik dan pengamat yang dianggap “tidak patriotik”.
Menurutnya, cara pandang yang membagi pengamat berdasarkan ukuran patriotisme berpotensi membahayakan demokrasi. Ia menilai istilah “penertiban” dalam sejarah politik Indonesia kerap berujung pada tindakan represif, bukan sekadar upaya menciptakan ketertiban.
“Ini seperti memberi tanda. Yang patuh dipelihara, sementara yang kritis justru dieliminasi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (16/3).
Editor : Ayu Oktaviana