JAKARTA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tiga bulan pertama 2026 mencatatkan posisi defisit yang cukup dalam.
Hingga 31 Maret, selisih antara pemasukan dan pengeluaran negara mencapai Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: PPPK Kalteng di Persimpangan, Pengamat: Antara Kepastian Gaji dan Keterbatasan Anggaran
Kondisi tersebut dipicu oleh laju belanja negara yang melampaui penerimaan. Sepanjang kuartal I, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp815 triliun, meningkat 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir Maret tercatat Rp574,9 triliun. Angka ini memang tumbuh 10,5 persen secara tahunan, namun belum mampu mengimbangi lonjakan pengeluaran pemerintah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa defisit tersebut bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, struktur APBN sejak awal memang dirancang tidak seimbang antara pemasukan dan belanja.
“Ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026) mengutip CNN Indonesia.
Ia menjelaskan, pola belanja negara yang dilakukan merata sepanjang tahun membuat posisi awal tahun kerap menunjukkan defisit. Namun demikian, pemerintah terus melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan fiskal.
“Kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini,” tambahnya.
Jika ditelusuri lebih jauh, sumber utama pendapatan negara masih berasal dari sektor perpajakan yang menyumbang Rp462,7 triliun.
Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp67,9 triliun.
Sementara itu, kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun, sedangkan hibah tercatat relatif kecil, yakni sekitar Rp100 miliar.
Dari sisi belanja, porsi terbesar masih berasal dari pengeluaran pemerintah pusat yang mencapai Rp610,3 triliun.
Angka tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp281,2 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun.
Baca Juga: Kebijakan BBM Full Tank Dinilai Efektif Tekan Konsumsi, Ekonom Soroti Dampak ke APBN dan Gaya Hidup
Adapun transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun. (mif)
Editor : Ayu Oktaviana