KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Menjelang penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2026, kekhawatiran mulai dirasakan banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bukan tanpa alasan, pemerintah kini memperketat sistem verifikasi data dan satu hal yang kerap dianggap sepele justru menjadi penentu utama: administrasi kependudukan berbasis barcode.
Baca Juga: Anggota DPRD Kalteng Ungkap Hasil Reses di DAS Barito: Penyaluran Bansos Belum Merata
Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, hingga saat ini sistem SIKS-NG masih berada pada tahap penyelesaian administrasi tahap pertama.
Artinya, bansos yang cair di lapangan saat ini masih merupakan termin susulan awal tahun, bukan penyaluran tahap kedua.
Sementara itu, memasuki alokasi April hingga Juni 2026, pemerintah mulai menyiapkan mekanisme baru yang lebih ketat. Validitas data menjadi kunci utama agar bantuan tidak terhenti di tengah jalan.
Salah satu syarat paling krusial adalah penggunaan Kartu Keluarga (KK) versi terbaru yang telah dilengkapi barcode atau QR Code. KK dengan format lama, yang masih menggunakan tanda tangan basah, berpotensi tidak terbaca oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
Baca Juga: 11.014 Orang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos Tahap 2, Cek Apakah Anda Termasuk
Tak hanya itu, sinkronisasi data antar dokumen juga menjadi perhatian serius. Perbedaan sekecil apa pun, seperti penulisan nama antara akta kelahiran dan data sekolah (Dapodik), bisa menyebabkan sistem gagal mengenali komponen keluarga. Dampaknya, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kategori pendidikan tidak akan dicairkan.
Di tengah perubahan ini, muncul pula isu yang menyebutkan bahwa penerima bansos di Desil 2, 3, dan 4 akan dihapus. Namun, kabar tersebut dipastikan tidak benar.
Pemerintah tetap menyasar 40 persen masyarakat dengan ekonomi terbawah, yakni Desil 1 hingga 4.
Hanya saja, dalam praktiknya, penyaluran dilakukan secara bertahap dengan prioritas utama pada Desil 1 atau kelompok paling miskin.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT 2026 Tahap 2 Cair untuk 18 Juta KPM, Data Penerima Terus Diperbarui
Jika kuota masih tersedia, barulah bantuan mengalir ke Desil 2 hingga 4. Inilah yang kerap menimbulkan persepsi bantuan “hilang”, padahal sebenarnya terhambat oleh keterbatasan kuota di daerah masing-masing.
Selain faktor data dan desil ekonomi, keberlanjutan bansos juga sangat ditentukan oleh komponen dalam keluarga. Saat ini, bantuan seperti PKH dan bahkan BPNT mulai difokuskan pada keluarga dengan risiko sosial tinggi.
Misalnya, keluarga dengan ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lansia di atas 60 tahun, atau penyandang disabilitas berat, memiliki peluang lebih besar untuk tetap menerima bantuan.
Tak kalah penting, pemerintah juga mulai memperketat evaluasi bagi KPM yang telah menerima bansos selama lima tahun atau lebih.
Jika dinilai sudah mengalami peningkatan kondisi ekonomi, maka akan dilakukan graduasi atau penghentian bantuan secara bertahap.
Baca Juga: 2.089 KPM Mendapat Bansos BPNT di Kelurahan Bukit Tunggal Palangka Raya
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi sistem bansos agar lebih tepat sasaran dan memberi ruang bagi masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Dengan berbagai perubahan tersebut, satu hal menjadi jelas: keberlanjutan bansos kini tidak hanya bergantung pada status penerima, tetapi juga pada ketepatan dan kesesuaian data.
Bagi masyarakat, memperbarui dokumen kependudukan ke format barcode serta memastikan seluruh data keluarga sinkron bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Jika diabaikan, bukan tidak mungkin bantuan yang selama ini diandalkan akan terhenti tanpa disadari.(*)
Editor : Ayu Oktaviana