KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Sungguh aneh kebijakan industri biodiesel 50 persen (B50) Indonesia. Masyarakat sipil dan akademisi keras memprotesnya. Pengkajian ulang B50 perlu dilakukan dengan mengikutsertakan rantai pasok sawit.
Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Gusti Artama Gultom mengatakan Penerapan mandatori biodiesel yang bakal terus dinaikkan hingga B50 dinilai bukan sekadar persoalan kesiapan produksi, melainkan menyangkut arah besar kebijakan sawit nasional.
Ia menilai, apabila Indonesia masih ingin mempertahankan posisinya sebagai negara eksportir utama CPO, maka level campuran biodiesel idealnya berada di kisaran B30 hingga B35. Namun, persoalan lain muncul dari kondisi pasar global yang dinilai semakin tidak ramah terhadap produk minyak sawit.
Ia menegaskan, wacana penerapan B50 pada akhirnya akan kembali pada posisi kebijakan pemerintah.
"Kemudian jika pemerintah Indonesia menerapkan B50, syaratnya apa? Ini kembali lagi posisi pemerintah Indonesia ini, apakah ingin menguatkan pasar domestik atau pasar internasional sebagai eksportir utama di pasar minyak nabati global," ujar Gusti dikutip darilaman cnbc.Untuk diketahui, Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel B50 berbasis sawit.
"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (19/4/2026).
ia menjelaskan sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga menjadi bensin dan etanol yang saat ini tengah dipercepat pengembangannya.
"Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," ujarnya.
"Dulu kita impor 5 juta ton solar. Insya Allah 1 Juli 2026 kita setop impor dan beralih ke biofuel dari produksi dalam negeri,”tegas Amran.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.Sc, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada stabilitas skema pembiayaan tertutup (self-financing) yang selama ini menopang program biodiesel di Indonesia.
Secara produksi, Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan tambahan biodiesel. Produksi crude palm oil (CPO) nasional berada di kisaran 47–50 juta ton per tahun, sementara kebutuhan tambahan untuk B50 diperkirakan hanya 8–10 juta ton.
Namun, tantangan utama bukan pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada arus kas pendanaan. Ketika lebih banyak CPO dialihkan untuk kebutuhan domestik, penerimaan dari pungutan ekspor otomatis menurun. Kondisi ini berpotensi menekan likuiditas dana biodiesel.
Jika arus kas terganggu, pembayaran kepada produsen bisa terlambat, yang pada akhirnya menghambat produksi. “Industri tidak akan meningkatkan produksi jika pembayaran tidak pasti,” tegasnya.(*)
Editor : Agus Pramono