KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Pemerintah menargetkan implementasi awal bahan bakar biodiesel 50 atau B50 dimulai pada Juli 2026. Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan tahap uji coba pada kendaraan.
Pengimplementasian B50 ini memantik pro dan kontra masyarakat. Penolakan yang diutarakan ini adalah terkait kekhawatiran konsumen akan dampak jangka panjang mesin diesel kendaraan.
Baca Juga: Sopir Truk Buka Suara soal Penghapusan Solar dan Diberlakukannya Bahan Bakar B50
Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai biodiesel B50 bisa berdampak memberi beban tambahan, khususnya bagi kendaraan bermesin diesel. Dampak tersebut tidak dapat disamaratakan kepada semua jenis kendaraan.
Menurut dia, terlebih jika desain mesin, material, dan sistem bahan bakarnya belum sepenuhnya disiapkan untuk campuran biodiesel tinggi.
Di samping itu, sebut Martinus, beberapa aspek dirasa sangat perlu disermati. Mulai dari penurunan kestabilan pembakaran, sensitivitas bahan bakar terhadap air, dan oksidasi, serta injektor.
"Dalam jangka panjang dapat memengaruhi performa sistem injeksi, memperberat kerja filter, serta meningkatkan risiko gangguan pada seal, selang, dan komponen elastomer tertentu," kata Yannes dikutip dari Bloomberg Technoz.
Lalu, beber Martinus, dari sisi biaya, memang ada potensi peningkatan perawatan atau risiko kerusakan dalam jangka panjang, tetapi ini sebaiknya dipahami sebagai risiko yang perlu diantisipasi oleh semua pihak ya, bukan sesuatu yg pasti terjadi," jelasnya.
Baca Juga: Kementerian ESDM Bocorkan Hasil Uji Jalan Kendaraan Berbahan Bakar B50
Sementara itu, Institute for Essential Services Reform mencatat masalah utama terletak pada disparitas harga.
Berdasarkan data Maret 2026, harga Indeks Pasar Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis CPO mencapai Rp 13.910 per liter. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga diesel konvensional yang hanya berkisar antara Rp 11.000 hingga Rp 12.100 per liter.
"FAME berbasis CPO saat ini 20% hingga 30% lebih mahal daripada minyak diesel konvensional," ujar Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangannya, dikutip Senin (6/4/2026).
Kesenjangan harga ini semakin diperparah oleh lonjakan harga CPO global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk merogoh kocek lebih dalam guna menambal subsidi.
"Transisi ke B50 berpotensi meningkatkan subsidi biodiesel sebesar Rp29 triliun di atas alokasi B40, melampaui total penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini," tambah dia dilansir dari detikoto.(*)
Editor : Ayu Oktaviana