KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dinilai tidak serius dalam mengamankan penerimaan negara. Salah satu sanksi yang disiapkan adalah pencopotan dari jabatan atau nonjob.
Purbaya menyebut, kebijakan tersebut kini memungkinkan untuk diterapkan karena termasuk berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai langkah tegas diperlukan agar tidak ada lagi ruang bagi kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menon-jobkan. Harus dipindah doang ke tempat lain, karena peraturannya. Saya cek ke PANRB juga begitu. Tapi yang baru bilang boleh di non-job kan, perintah presiden juga gitu. Kalau perlu, kalau emang ini, ya non-jobkan,” ujar Purbaya di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026) mengutip Detik Finance.
Ia menegaskan, kondisi ekonomi global yang penuh tekanan membuat pemerintah harus bersikap lebih tegas. Indonesia, kata dia, saat ini berada dalam situasi yang menuntut kewaspadaan tinggi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam kondisi tersebut, Purbaya menilai tidak ada lagi toleransi bagi praktik yang dapat mengganggu upaya peningkatan penerimaan negara. Setiap program dan kebijakan harus dijalankan secara serius dan terukur.
“Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita nggak ada ruang atau nggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kita bisa buat. Kalau pajaknya main-main, hancur kita kira-kira gitu,” terangny.
Ia juga mengingatkan bahwa persaingan global semakin ketat. Jika pengelolaan program tidak optimal, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain.
“Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain. Jadi kita survival mode. Saya akan menggunakan segala cara yang ada di saya, kekuatan di saya untuk memastikan semua program-program yang dikendalikan di sini ya, yang di keuangan, di monitor dengan baik,” sambungnya.
Purbaya memastikan akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh program di sektor keuangan negara guna memastikan target penerimaan dapat tercapai sesuai rencana. (*)
Editor : Agus Pramono