KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu, termasuk proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyebutkan ada tiga dukungan utama yang disiapkan pihaknya untuk mengawal proyek strategis tersebut, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga selaras secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah direvisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.
Dukungan kedua, lanjutnya, adalah percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). ATR/BPN siap mempercepat proses tersebut, terutama jika proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, dukungan ketiga menyangkut pengadaan tanah. ATR/BPN menyatakan kesiapan penuh untuk memastikan proses pengadaan lahan berjalan lancar demi mendukung percepatan pembangunan.
Meski demikian, Ossy menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar proyek ini dapat berjalan optimal. Ia mendorong penguatan kelompok kerja (working group) antar kementerian dan lembaga untuk memastikan integrasi data, termasuk overlay peta, berjalan efektif.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan bahwa proyek perlindungan pesisir Pantura tidak bisa dijalankan secara parsial.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Pemerintah berharap, sinergi lintas sektor dapat mempercepat realisasi proyek strategis ini guna melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman abrasi dan perubahan iklim.(*)
Editor : Ayu Oktaviana