BANJARBARU–Setelah Kalimantan Tengah (Kalteng) dilanda krisis BBM, kini giliran Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengalami nasib yang sama.
Aksi unjuk rasa ratusan sopir angkutan di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/5/2026), berlangsung memanas. Massa menuntut pemerintah segera membenahi distribusi BBM subsidi yang dinilai semakin carut-marut dan sarat praktik mafia pelangsir.
Dalam aksi tersebut, para sopir membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan penyelamatan hak rakyat atas BBM subsidi. Mereka juga mengusung tagline “Selamatkan Hak Rakyat Atas BBM Bersubsidi, Berantas Mafia Pelansir dan Penyelewengan Subsidi”.
Tak hanya itu, massa mendesak Pemprov Kalsel segera menetapkan status “Kalsel Darurat BBM” sebagai bentuk keseriusan menangani krisis distribusi solar subsidi yang terjadi di lapangan.
Dalam tuntutan tertulisnya, para sopir meminta Gubernur Kalimantan Selatan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi BBM subsidi.
Mereka juga mendesak Pertamina menambah kuota Biosolar untuk wilayah Kalsel.
Selain itu, massa meminta Kapolda Kalsel membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memberantas mafia BBM yang diduga masih bebas beroperasi. Mereka juga meminta aparat menindak praktik pelangsiran solar subsidi ke wilayah Kalteng dan Kaltim.
Para sopir mengaku kondisi di lapangan semakin menyulitkan mereka. Antrean panjang solar subsidi disebut masih terjadi hampir setiap hari, sementara praktik pelangsiran dinilai tetap marak.
Akibatnya, banyak sopir terpaksa membeli solar eceran dengan harga jauh lebih mahal demi tetap bisa bekerja.
“Pendapatan kami sehari paling sekitar Rp150 ribu. Itu kalau dapat solar harga SPBU masih bisa cukup. Tapi kalau beli eceran, hampir setengah habis hanya untuk bahan bakar,” keluh seorang peserta aksi.
Menanggapi tuntutan massa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen segera menangani persoalan kelangkaan dan distribusi BBM subsidi tersebut.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kalsel berencana membentuk Satgas khusus pengawasan BBM yang melibatkan unsur TNI, Polri, hingga Kejaksaan.
“Kita akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya membentuk Satgas sampai kelangkaan solar ini selesai, tidak terjadi lagi,” tegas Syarifuddin.
Pemprov berharap Satgas tersebut nantinya mampu menekan praktik mafia solar subsidi sekaligus memastikan distribusi BBM benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat dan para sopir angkutan.(*)
Editor : Agus Pramono