KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Ratusan sopir angkutan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalsel, Rabu (13/5/2026), menuntut pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar subsidi yang dinilai semakin parah.
Aksi berlangsung panas. Massa menuding carut-marut distribusi BBM subsidi terjadi akibat maraknya praktik mafia pelangsir yang diduga mengalihkan solar subsidi ke perusahaan tambang.
Dalam orasinya, para sopir membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan penyelamatan hak rakyat atas BBM subsidi. Mereka juga mengusung slogan “Selamatkan Hak Rakyat Atas BBM Bersubsidi, Berantas Mafia Pelansir dan Penyelewengan Subsidi”.
Koordinator aksi, Babeh Aldo, menyebut hilangnya solar subsidi di lapangan diduga kuat karena adanya permainan pihak tertentu yang memanfaatkan selisih harga antara solar subsidi dan non-subsidi.
“Jadi kami menduga hilangnya solar subsidi ini karena dialihkan ke perusahaan tambang sebab selisih harga subsidi dan non-subsidi cukup lebar,” tegas Aldo di lokasi aksi.
Tak hanya itu, Aldo juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut membekingi praktik penimbunan BBM subsidi. Ia meminta Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan tidak menutup mata terhadap laporan masyarakat terkait dugaan gudang penimbunan solar.
“Kami ragu kalau Kapolda enggak tahu. Tahu aja tuh beliau. Kami saja para sopir tahu, bahkan sudah memberikan laporan adanya gudang penimbunan dan di situ ada oknum yang bermain,” ujarnya.
Massa mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan status “Kalsel Darurat BBM” sebagai bentuk keseriusan menangani krisis distribusi solar subsidi.
Selain meminta penambahan kuota Biosolar dari Pertamina, para sopir juga mendesak pembentukan Satgas khusus pemberantasan mafia BBM serta penindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir.
Tak hanya mafia BBM, massa juga meminta aparat menindak oknum yang diduga melindungi praktik ilegal tersebut.
“Kami mohon pemerintah dan penegak hukum tertibkan di pom bensin. Taruh satu anggota di sana. Kami merasa lebih aman dijaga aparat daripada harus menghadapi pungli yang memberatkan,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Para sopir mengaku kondisi di lapangan semakin menyulitkan. Antrean panjang di SPBU disebut terjadi hampir setiap hari, sementara stok solar subsidi sering kali habis sebelum mereka mendapatkan giliran.
Akibatnya, banyak sopir terpaksa membeli solar eceran dengan harga jauh lebih mahal agar tetap bisa bekerja.
“Pendapatan kami sehari paling sekitar Rp150 ribu. Itu kalau dapat solar harga SPBU masih bisa cukup. Tapi kalau beli eceran, hampir setengah habis hanya untuk bahan bakar,” keluh seorang peserta aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, turun langsung menemui massa aksi. Ia memastikan Pemprov Kalsel akan segera mengambil langkah konkret menangani persoalan kelangkaan BBM subsidi.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kalsel berencana membentuk Satgas khusus pengawasan BBM yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan.
“Kita akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya membentuk Satgas sampai kelangkaan solar ini selesai, tidak terjadi lagi,” tegas Syarifuddin.
Pemprov berharap Satgas tersebut nantinya mampu memberantas praktik mafia solar subsidi dan memastikan distribusi BBM benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat serta para sopir angkutan.(*)
Editor : Agus Pramono