KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti lambannya proses perizinan investasi di Indonesia.
Dalam pidatonya saat penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026), Prabowo menyebut banyak investor mengeluhkan rumitnya birokrasi yang membuat izin usaha bisa molor hingga bertahun-tahun.
Menurut Prabowo, kondisi itu membuat Indonesia kalah bersaing dibanding negara tetangga yang mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan minggu.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau investasi, mau bekerja, tapi kadang-kadang izin itu satu tahun, dua tahun. Sementara di negara lain itu dua minggu,” ujarnya.
Prabowo meminta jajaran pemerintah segera melakukan deregulasi besar-besaran agar iklim investasi tidak terus dibebani aturan berlapis. Ia juga menginstruksikan agar bercermin dengan negara tetangga.
“Kalau mereka bisa keluarkan izin dua minggu, kenapa kita dua tahun?” tegasnya.
Ia menilai banyak regulasi justru lahir bukan untuk mempermudah pelayanan, melainkan membuka celah permainan di birokrasi.
Presiden bahkan secara terbuka menyinggung praktik permintaan uang agar proses izin dipercepat.
“Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk terus terang saja saya sampaikan, cari peluang. Ada yang nanti minta feedback, minta uang agar izinnya cepat keluar,” katanya.
Karena itu, Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara membentuk satuan tugas khusus percepatan deregulasi dengan melibatkan para ahli.
“Mensetneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan. Jangan persulit,” tandasnya.
Presiden menegaskan pengusaha yang bekerja secara benar harus dibantu, bukan justru dipersulit dengan birokrasi yang panjang.
“Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik ya harus dibantu,” ucapnya.(*)
Editor : Agus Pramono