KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digadang-gadang menjadi motor penguatan ekonomi desa mendadak diterpa isu panas.
Sebuah video viral di media sosial menarasikan adanya dugaan praktik jual beli titik proyek hingga aliran fee kepada oknum ASN dan aparat TNI dalam program Kelompok Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kediri.
Baca Juga: Besaran Gaji Calon Pekerja dan Manajer Kopdes Merah Putih, Animo Pelamar dan Sistem Tes
Video tersebut memicu sorotan publik karena menampilkan seorang wanita berseragam ASN bersama pria berpakaian loreng TNI.
Dalam rekaman itu terdengar percakapan bernada protes terkait nominal uang yang diduga berkaitan dengan proyek KDKMP.
Isu tersebut langsung memancing reaksi warganet. Banyak pihak mempertanyakan transparansi program yang sejatinya disiapkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.
Tak sedikit netizen meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut dugaan praktik “main fee” secara terbuka dan tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Gaji 35 Ribu Pegawai Koperasi Dipertanyakan, Menkeu Purbaya: Saya Belum Tahu Sumber Anggarannya
“Kalau sejak awal program rakyat sudah diduga jadi bancakan oknum, bagaimana nasib kepercayaan masyarakat terhadap koperasi desa ke depan?” tulis salah satu komentar warganet yang ramai beredar di media sosial.
Menanggapi viralnya video tersebut, Komandan Kodim 0809/Kediri, Letkol Inf. Dhavid Nur Hadiansyah akhirnya memberikan klarifikasi resmi.
Dalam konferensi pers di Markas Kodim 0809/Kediri, Minggu (17/5/2026), Dandim secara tegas membantah seluruh tudingan yang beredar.
“Saya nyatakan video itu tidak benar. Tidak ada jual beli titik KDKMP,” tegasnya di hadapan awak media.
Baca Juga: Rekrutmen 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Merah Putih, Tersedia Kuota untuk Kalteng
Ia menegaskan dirinya tidak mengenal maupun pernah berhubungan dengan oknum ASN yang muncul dalam video viral tersebut.
Menurutnya, program KDKMP bukan proyek komersial, melainkan program strategis pemerintah pusat berbasis padat karya yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Dandim juga menjelaskan mekanisme program tersebut, yakni pemerintah daerah menyiapkan lahan, Kodim bertugas membangun fisik di lapangan, sementara pendanaan berasal dari Agrinas.
Selain membantah tudingan adanya aliran fee, pihak Kodim juga akan mendalami penyebaran video yang dinilai mencemarkan nama baik institusi serta anggota Babinsa yang bertugas di lapangan.
“Kalau itu salah, akan saya cari orangnya, apa maksud dari video yang tersebar itu,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, masyarakat diimbau lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana