KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Presiden Prabowo Subianto membeberkan persoalan besar yang disebut selama puluhan tahun menggerus kekuatan ekonomi Indonesia.
Dalam pidatonya di hadapan DPR RI, Rabu (20/5/2026) Prabowo menyinggung aliran kekayaan negara yang terus bocor ke luar negeri dan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan nasional, termasuk kesejahteraan guru, ASN, hingga aparat penegak hukum.
Baca Juga: Prabowo Blak-Blakan Soal Dugaan Bekingan Aparat: Kalau Nggak Hijau, Ya Coklat
Di depan anggota dewan, Prabowo mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait potensi kekayaan Indonesia yang disebut banyak mengalir keluar negeri.
Dari total keuntungan sebesar 436 miliar dolar AS selama lebih dari dua dekade, sekitar 343 miliar dolar AS disebut tidak dinikmati di dalam negeri.
“Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya,” katanya.
Presiden menjelaskan kebocoran itu salah satunya terjadi melalui praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
Menurutnya, modus tersebut dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan dalam negeri ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga murah.
Akibatnya, keuntungan besar justru tersimpan di luar Indonesia dan tidak tercatat maksimal di dalam negeri.
“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB,” ujarnya.
Prabowo menyebut praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas strategis nasional, termasuk batu bara dan minyak kelapa sawit.
Selain itu, ia juga menyinggung praktik transfer pricing, under counting hingga penyelundupan melalui pelabuhan yang disebut menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar setiap tahun.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku pemerintah telah melakukan perhitungan acak terhadap sejumlah aktivitas perdagangan dan menemukan adanya selisih besar antara laporan resmi dan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen. Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor mengapa penerimaan negara tidak pernah optimal meski Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. (*)
Editor : Ayu Oktaviana