KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan kritik keras terhadap rencana pemerintah yang akan menempatkan ekspor sawit di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Organisasi petani sawit itu menilai kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang monopoli perdagangan hingga praktik rente ekonomi yang merugikan petani.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis melalui BUMN yang disampaikan Presiden RI dalam Penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR RI pada 20 Mei 2026.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan kebijakan strategis terkait sawit semestinya tidak dibahas tanpa melibatkan petani dan pelaku industri yang selama ini menjadi tulang punggung sektor sawit nasional.
“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” tegas Darto.
POPSI bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kegagalan tata niaga komoditas di masa lalu, khususnya kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era pemerintahan Soeharto.
Menurut Darto, sentralisasi perdagangan cengkeh kala itu justru membuat petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga anjlok, dan membuka ruang rente ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir elite.
“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite. Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama terhadap sawit,” ujarnya.
POPSI menilai ada sejumlah kemiripan serius antara rancangan tata kelola ekspor sawit saat ini dengan pola tata niaga cengkeh di masa lalu.
Salah satunya adalah potensi munculnya monopoli jalur ekspor ketika negara menunjuk satu pintu perdagangan melalui BUMN. Kondisi tersebut dinilai dapat menghilangkan kompetisi sehat dan membuat pelaku usaha swasta kehilangan akses langsung ke pasar global.
Selain itu, pemerintah disebut akan memiliki kontrol sangat besar terhadap volume ekspor, harga referensi, hingga pengaturan pasar yang dinilai rawan disalahgunakan.
POPSI juga menyoroti potensi praktik rente ekonomi dalam mekanisme tersebut, mulai dari pengaturan kuota ekspor, penentuan aggregator perdagangan, hingga kedekatan pihak tertentu dengan BUMN eksportir.
“Dalam struktur pasar yang tertutup, praktik rente dan elit capture sangat sulit dihindari,” kata Darto.
Menurut POPSI, pihak yang paling berpotensi dirugikan adalah petani sawit mandiri. Ketika jumlah pembeli menyempit dan jalur perdagangan dikendalikan satu pintu, maka daya tawar petani otomatis akan melemah.
“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” tegasnya.
POPSI juga mengingatkan bahwa industri sawit Indonesia saat ini merupakan bagian dari rantai perdagangan global yang sangat kompleks dan berbeda jauh dengan tata niaga komoditas masa lalu.
Pasar internasional, kata mereka, kini menuntut sistem perdagangan yang transparan, dapat diaudit, memiliki jaminan keberlanjutan, serta memenuhi standar traceability dan ESG.
Jika tata kelola sawit terlalu tertutup atau terlalu politis, trader internasional disebut bisa mengalihkan sumber pasokan ke negara lain.
Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan pasar premium, mengalami kenaikan biaya pembiayaan, hingga penurunan kepercayaan investor global.
Karena itu, POPSI mendesak pemerintah membuka evaluasi secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani sawit, koperasi, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.
Selain meminta pembatalan kebijakan monopoli ekspor, POPSI juga menuntut pemerintah memastikan tidak terjadi praktik rente, menjaga perlindungan harga petani, serta mempertahankan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional.
“Kalau kebijakan ini tetap dijalankan, maka pemerintah harus memastikan sawit tidak jatuh menjadi alat monopoli baru yang hanya menguntungkan segelintir elite,” tutup Darto.(*)
Editor : Agus Pramono