KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Melemahnya nilai tukar rupiah memunculkan gelombang kritik. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata memperbaiki situasi ekonomi dalam waktu 18 hari.
Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan respons yang cukup kuat terhadap persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, Kevin Priambodo, mengatakan mahasiswa melihat pemerintah seolah tidak menganggap situasi ekonomi saat ini sebagai persoalan serius.
“Kami resah melihat kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Kebijakan fiskal yang digagas dan sikap yang diambil pemerintah seolah-olah menunjukkan tidak ada masalah,” ujarnya saat melangsungkan aksi, Jumat (5/6/2026) lalu.
Mahasiswa meminta Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo segera merumuskan kebijakan konkret untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain pelemahan rupiah, mereka juga menyoroti potensi dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Menurut mereka, tekanan terhadap APBN dapat berimbas pada keberlangsungan subsidi serta kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, M. Kailani Rizqi Pratama, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata.
“Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi, mahasiswa mempertimbangkan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid 2,” bebernya.
Ia menjelaskan, selama masa tenggat tersebut mahasiswa akan melakukan diskusi dan edukasi kepada masyarakat terkait berbagai risiko ekonomi yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan pelemahan rupiah yang lebih dalam.
Respons Istana
Ancaman Reformasi Jilid II itu langsung mendapat tanggapan dari Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah menerima aspirasi mahasiswa sebagai masukan yang penting.
“Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, tidak semuanya bisa seperti itu,” kata Prasetyo, Senin (8/6/2026) kemaren.
Menurutnya, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam negeri maupun kondisi global. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan proses dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Meski demikian, Prasetyo mengaku pemerintah memandang ultimatum 18 hari tersebut sebagai bentuk dorongan moral agar seluruh jajaran kabinet bekerja lebih cepat dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai berbagai kritik yang muncul harus menjadi perhatian bersama. Ia mengingatkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa.
“Ya berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya.
Hasto juga berharap Presiden Prabowo Subianto segera memberikan arah yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terutama untuk menjaga kepastian hukum, transparansi, dan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.
Perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah itu kini menjadi sorotan publik. Di satu sisi mahasiswa mendesak langkah cepat untuk menyelamatkan ekonomi dan nilai rupiah, sementara pemerintah menilai persoalan tersebut membutuhkan waktu serta proses yang tidak sederhana untuk diselesaikan. (*)
Editor : Agus Pramono