KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilaksanakan meskipun belakangan mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk kelompok mahasiswa. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai merupakan bagian dari mandat politik yang diberikan masyarakat melalui Pemilu 2024.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan MBG tidak dapat dihentikan begitu saja karena merupakan salah satu janji kampanye utama yang menjadi dasar dukungan masyarakat kepada Presiden Prabowo.
“Bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” kata Qodari, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk mempercepat penanganan stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Karena menjadi bagian dari visi dan misi yang ditawarkan saat kampanye, pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikannya.
Qodari menanggapi gelombang demonstrasi mahasiswa yang muncul di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional dengan membedakan antara aspek politik dan aspek teknis pelaksanaan.
Dalam konteks politik, kata dia, penghentian program tidak memiliki dasar karena MBG telah memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi. Namun pemerintah tetap membuka ruang terhadap kritik yang bersifat teknokratis untuk memperbaiki pelaksanaan program di lapangan.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024 tidak terlepas dari dukungan jutaan pemilih yang menyetujui berbagai program yang ditawarkan selama masa kampanye, termasuk MBG.
Meski demikian, pemerintah tetap menerima masukan yang bertujuan menyempurnakan pelaksanaan program agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda itu bersifat kategorikal, bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menerima laporan hasil survei Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang mengkaji dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota DEN, antara lain Septian Hario Seto, Mochammad Firman Hidayat, dan ekonom senior Chatib Basri.
“Kami dipanggil oleh Presiden. Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang telah dilakukan di 800 titik secara profesional,” ujar Luhut usai pertemuan dengan Presiden.
Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan survei dilakukan terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih secara acak menggunakan sistem komputer sehingga mampu mewakili kondisi pelaksanaan program secara nasional.
“Ada 800 titik yang kami pilih secara random sampling. Jadi komputer yang memilih sampelnya. Ada yang di Nias Selatan, Halmahera, Papua dan daerah lainnya sehingga dapat merepresentasikan keseluruhan populasi SPPG yang ada,” jelas Seto.
Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.(*)
Editor : Agus Pramono