KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) akhirnya mendapat penjelasan dari PT PLN (Persero).
Perusahaan pelat merah itu menyebut langkah tersebut terpaksa dilakukan untuk mencegah terjadinya blackout atau padam total pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan.
Penjelasan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalselteng, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, serta Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan (YLKIK), Kamis (2/7/2026).
General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menjelaskan gangguan pasokan listrik dipicu oleh forced outage, yakni kerusakan tidak terencana pada salah satu unit pembangkit listrik.
Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan pelaksanaan pemeliharaan atau plant outage di pembangkit lainnya, sehingga kapasitas pasokan daya ke sistem interkoneksi Kalimantan mengalami penurunan.
Akibat berkurangnya pasokan listrik, PLN menerapkan manajemen beban melalui pemadaman bergilir agar sistem kelistrikan tetap stabil.
Menurut Iwan, kebijakan tersebut merupakan langkah yang harus diambil untuk menghindari risiko yang lebih besar.
"Apabila pengurangan beban tidak dilakukan, seluruh sistem interkoneksi Kalimantan berpotensi mengalami blackout yang proses pemulihannya jauh lebih lama dan lebih kompleks," ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini PLN terus mempercepat proses perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan agar sistem kelistrikan dapat kembali beroperasi secara normal.
PLN menargetkan, apabila seluruh proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah akan kembali normal pada akhir September 2026.
Meski demikian, mulai 3 Juli 2026, sistem kelistrikan akan memasuki status siaga dengan cadangan daya sekitar 52 megawatt (MW).
Iwan menegaskan status siaga tersebut tidak berarti pemadaman bergilir akan terus dilakukan.
Namun, kondisi itu menunjukkan cadangan daya yang masih terbatas sehingga pengelolaan sistem harus dilakukan secara hati-hati agar tetap stabil.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kalimantan Selatan meminta PLN tidak hanya fokus mempercepat pemulihan pasokan listrik, tetapi juga meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penyebab maupun jadwal pemadaman.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Rosehan Noor Bahri, bahkan mempertanyakan apakah PLN telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak pemadaman bergilir.
Menanggapi hal itu, Iwan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kebijakan pemadaman bergilir tersebut.
PLN juga memastikan akan terus mengoptimalkan proses perbaikan pembangkit dan menjaga keandalan sistem kelistrikan agar pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat kembali normal sesuai target yang telah ditetapkan.(*)
Editor : Agus Pramono