KALTENGPOS.JAWAPOS.COM– Pemerintah akan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan terpadu di desa. Ke depan, berbagai bantuan pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan tunai, hingga pupuk subsidi dan alat pertanian, akan disalurkan melalui koperasi tersebut.
Kebijakan itu merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (15/7/2026).
KDKMP diproyeksikan menjadi infrastruktur pemerintah yang mempermudah penyaluran berbagai program kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, KDKMP bukan sekadar koperasi biasa, melainkan akan menjadi kantor layanan tunggal pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.
"Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Seluruh nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal," kata Zulkifli Hasan saat membuka Seminar Nasional KDKMP bersama 10 Asosiasi Desa di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, seluruh bantuan pemerintah nantinya akan disalurkan melalui KDKMP, termasuk bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
"Seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes. Bantuan pemerintah itu, ada bansos yang 10 kilo, PKH-PKH, bantuan tunai untuk desil 1, desil 2, itu semua melalui Kopdes," ujarnya.
Tak hanya bansos, pemerintah juga akan menyalurkan berbagai dukungan sektor pertanian melalui KDKMP, seperti pupuk bersubsidi, traktor, hingga alat dan mesin pertanian lainnya.
Jadi Offtaker Hasil Pertanian
Selain berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan pemerintah, KDKMP juga akan berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa.
Zulkifli menjelaskan, koperasi akan membeli hasil pertanian masyarakat apabila harga pasar berada di bawah standar sehingga petani tetap memperoleh harga yang layak.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa meningkat sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.
Keuntungan Koperasi Masuk PADes
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, keberadaan KDKMP juga akan memberikan manfaat langsung bagi pemerintah desa karena sebagian keuntungan koperasi akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes).
"Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing. Apalagi yang dipakai kan dana desa dan apalagi nanti dari keuntungan itu ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa," ujar Yandri, dikutip dari Antara, Kamis (16/7/2026).
Menurut Yandri, pemerintah desa memiliki kepentingan besar untuk memastikan KDKMP berjalan sukses karena manfaatnya akan kembali kepada masyarakat.
"Jadi pemerintah desa dengan segala unsurnya punya kepentingan, Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa, termasuk sisanya yang 80 persen akan kembali ke rakyat di desa itu," katanya.
Bersinergi dengan BUMDes
Yandri menyebut saat ini terdapat 75.266 desa di Indonesia yang masing-masing memiliki potensi ekonomi berbeda. Seluruh potensi tersebut akan dikembangkan melalui KDKMP dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa," ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan KDKMP bukan untuk menggantikan atau bersaing dengan BUMDes, melainkan saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi desa.
Didukung 10 Asosiasi Desa
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mendapat dukungan dari **10 asosiasi desa** yang menyatakan siap mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat menilai KDKMP menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
"Kita akan kawal bersama-sama sepuluh asosiasi desa ini dengan pihak-pihak terkait. KDKMP sangat diperlukan untuk seluruh masyarakat di desa dan kelurahan dalam rangka membangun kerangka ekonomi kerakyatan yang berbasis keadilan demi mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata Anwar Sadat.(*)
Editor : Agus Pramono