KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Rencana pemerintah membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat masyarakat perlu mengecek posisi ekonominya secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujarnya, Selasa (11/8/2026) lalu.
Meski demikian, rencana tersebut belum berarti masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 otomatis tidak bisa membeli Pertalite, karena mekanisme penerapannya masih dikaji.
Untuk jaga-jaga, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka termasuk kelompok desil bawah, menengah, atau atas melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah, yakni Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/ dan DTSEN BPS di https://dtsen-form.bps.go.id/indonesia-pintar
Cara cek desil pakai NIK
Pengecekan dapat dilakukan dengan mudah melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Pengguna cukup memasukkan 16 digit NIK sesuai KTP, memilih menu pencarian berdasarkan NIK, lalu mengisi kode verifikasi sebelum menekan tombol Cari Data. Sistem akan menampilkan data sosial ekonomi yang terhubung dengan DTSEN.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses laman https://dtsen-form.bps.go.id/indonesia-pintar untuk memastikan status kesejahteraan berdasarkan data BPS. Kedua layanan ini menggunakan basis data DTSEN yang sama sebagai acuan.
Apa itu desil 9 dan 10?
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dalam DTSEN. Terdapat 10 kelompok desil, masing-masing mewakili sekitar 10 persen populasi.
Memgutip Malangtimes, Kamis (13/8/2026), desil 1 adalah kelompok 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Dengan demikian, desil 9 dan 10 termasuk 20 persen kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling tinggi.
Penentuan desil tidak hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai indikator seperti kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji rencana pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok ekonomi atas, khususnya desil 9 dan 10, agar subsidi energi lebih tepat sasaran.
Data desil dalam DTSEN bersifat dinamis dan dapat diperbarui jika kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah. Perubahan data dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan serta dinas sosial, kemudian diverifikasi dan dihitung ulang oleh BPS secara berkala. (*)
Editor : Ayu Oktaviana