KALTENGPOS.JAWAPOS.COM– Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan jajaran TNI mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Prabowo mempertanyakan bagaimana ribuan aktivitas tambang ilegal dapat berlangsung tanpa diketahui aparat penegak hukum.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Sebut Perikanan Indonesia Baru 5 Persen Dinikmati dari Potensi 34 Miliar Dollar
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Ia meminta aparat mengusut tuntas aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat.
"Saya minta Kapolri dan TNI usut. Masak pejabat Polri dan TNI tidak tahu. Untuk apa negara kasih pangkat kalau negara tidak bisa tertibkan," tegas Prabowo.
Menurutnya, aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pengawasan atau campur tangan pihak tertentu.
"Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan tanpa ada campur tangan pejabat Polri dan TNI," ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa pemimpin dan komandan harus berani menertibkan anak buahnya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas hubungan personal.
Baca Juga: Pidato Kenegaraan, Prabowo Klaim Indonesia Swasembada 8 Komoditas dan Harga Pupuk Turun 20 Persen
"Pemimpin yang baik, komandan yang baik, berani menertibkan anak buahnya sendiri," katanya.
Ia mengakui keputusan untuk menindak orang yang sebelumnya telah diberi kepercayaan bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, kebijakan negara tidak boleh ditentukan oleh perasaan.
"Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, baru kita beri bintang, harus kita tindak. Karena demi bangsa, harus kita lakukan," ujar Prabowo.
"Saya sadar, saya tidak bisa mengizinkan perasaan menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas nama rakyat Indonesia," sambungnya.
Prabowo Singgung Bea Cukai dan Bakamla
Prabowo juga meminta Menteri Keuangan melakukan pengusutan terhadap jajaran Bea Cukai terkait kemungkinan adanya penyelundupan komoditas timah.
Selain itu, ia mempertanyakan fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga perairan Indonesia jika aktivitas penyelundupan masih dapat terjadi.
"Menteri Keuangan usut juga Bea Cukai. Bakamla jaga itu perairan, kenapa ada penyelundupan," tegas Prabowo.
Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan perdagangan komoditas harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lokasi tambang hingga jalur distribusi dan perairan.
PT Timah Cetak Laba Rp2,7 Triliun
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti kinerja PT Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pertambangan.
Ia menyebut PT Timah mencatat keuntungan Rp2,7 triliun dalam enam bulan pertama 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Bayangkan, dalam enam bulan 2026, BUMN PT Timah mencapai keuntungan Rp2,7 triliun, lebih tinggi dari periode tahun lalu," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan peningkatan kinerja tersebut menjadi bagian dari pembenahan besar-besaran terhadap perusahaan milik negara.
"Pembenahan BUMN dilakukan besar-besaran," pungkasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian Pidato Kenegaraan yang memuat evaluasi kinerja pemerintah sekaligus arah kebijakan nasional menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.(*)
Editor : Agus Pramono