KALTENGPOS.JAWAPOS.COM – Pemerintah mengklaim telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Namun, langkah tersebut justru memunculkan pertanyaan dari Presiden RI Prabowo Subianto mengenai bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung.
Prabowo mengatakan penutupan ribuan tambang ilegal tersebut dilakukan pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut kemungkinan adanya kelalaian dalam praktik tersebut.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Semprot Kapolri dan Panglima soal 1.000 Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung
Menurut Prabowo, keberadaan ribuan tambang ilegal dalam waktu bersamaan menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan. Ia mempertanyakan fungsi jabatan dan kewenangan yang diberikan negara apabila aktivitas ilegal tersebut tidak mampu ditertibkan.
“Kapolri dan Panglima TNI ya usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini?,” tegasnya.
Prabowo menekankan, seorang pemimpin maupun komandan harus memiliki keberanian untuk menindak bawahannya sendiri jika terbukti melakukan pelanggaran. Sikap tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan.
“Saya bicara atas nama rakyat Indonesia, ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik, adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” ujarnya.
Ia mengakui keputusan untuk menindak anggota yang sebelumnya telah mendapat kepercayaan, kenaikan pangkat maupun penghargaan bukan perkara mudah.
Namun, kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
“Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beli bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Klaim 121 Kebijakan Transformatif Diputuskan dalam 663 Hari Pemerintahan
Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh ditentukan oleh perasaan pribadi. Sebagai presiden, ia menyatakan keputusan harus diarahkan pada kepentingan masyarakat dan negara.
“Saya sadar saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” ucapnya.
Karena itu, Prabowo kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Ia menilai skala operasi yang mencapai sekitar 1.000 lokasi tidak masuk akal jika seluruhnya berlangsung tanpa diketahui aparat.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” pungkasnya. (*)
Editor : Agus Pramono