KALTENGPOS.JAWAPOS.COM — Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp117,84 triliun untuk tahun anggaran 2027. Nilai tersebut lebih besar sekitar Rp17 triliun dibandingkan pagu subsidi listrik dalam APBN 2026 yang berada di angka Rp100,83 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan besaran tersebut disusun dengan menggunakan sejumlah asumsi ekonomi. Salah satunya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$75 per barel.
Selain harga minyak, perhitungan pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar Rp17.500 per dolar AS dan inflasi 2,5 persen.
Baca Juga: Daftar Harga Listrik PLN per kWh 24-30 Agustus 2026, Cek Tarif Token Listrik
“Usulan subsidi listrik pada RAPBN 2027 sebesar USD 117,84 triliun rupiah dengan asumsi ICP USD 75 dolar per barel, dengan nilai tukar Rp 17.500, tingkat inflasi sebesar 2,5 persen,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026) mengutip Jawa Pos.
Besaran subsidi tersebut masih dapat berubah apabila kondisi ekonomi bergerak berbeda dari proyeksi pemerintah. Bahlil mengatakan kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, maupun perubahan inflasi dapat membuat kebutuhan subsidi ikut membesar.
“Jadi kalau harganya naik asumsi naiknya menjadi 80 dolar per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi termasuk nilai tukar. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi subsidi listrik sepanjang Januari-Juni 2026 telah mencapai Rp46,36 triliun. Pemerintah juga masih memproses tagihan subsidi listrik Juli sebesar Rp8,12 triliun serta koreksi triwulan I 2026 senilai Rp1,21 triliun.
Kedua komponen tersebut masih dalam tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Dalam rapat yang sama, pemerintah turut meningkatkan sasaran produksi minyak bumi untuk 2027. Bahlil menyebut target lifting minyak ditetapkan sebesar 612.500 barel per hari (bph).
Target tersebut sedikit meningkat dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang sebesar 610.000 bph.
Menurut Bahlil, angka tersebut telah dibicarakan bersama sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan. Pemerintah berharap peningkatan produksi dari sumur baru dapat menopang target tersebut.
“Saya beberapa hari lalu sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kementerian dan pimpinan yang lain, itu di kisaran 612.500 barel per hari supaya kerja Kepala SKK Migas juga kelihatan,” ucapnya.
Tambahan produksi diharapkan berasal dari sejumlah proyek baru yang mulai beroperasi pada 2027. Salah satunya berasal dari kegiatan Petronas di wilayah Madura.
Selain sumur baru, pemerintah juga mengandalkan penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan minyak yang sudah berumur.
“Kita memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur, seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatra,” imbuhnya.(*)
Editor : Agus Pramono