PALANGKA RAYA-Seminar Internasional Pumpung Hai Borneo resmi dibuka Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran.
Dalam seminar ini, turut dibahas rencana pembangunan jalur kereta api di Kalteng. Proyek strategis ini digadang-gadang mampu menekan biaya logistik, membuka akses ekonomi antarwilayah, hingga terhubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bahkan Proyek ini telah masuk dalam tata ruang provinsi dan ditargetkan mendorong pertumbuhan ekonomi lintas kawasan.
Komisaris Logistik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Fernando Dulin, menyampaikan bahwa keyakinan akan hadirnya kereta api di Kalimantan tetap kuat.
Menurutnya, meski jalannya panjang, kehadiran IKN menjadikan konektivitas rel kereta api sebagai kebutuhan mendesak, khususnya bagi Kalimantan Tengah.
Fernando menguraikan bahwa rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan sebenarnya bukan hal baru.
Semangat ini pernah muncul sejak era Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, bahkan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 43 Tahun 2011 yang memuat rencana jaringan kereta api di Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali. Namun, aturan itu dicabut melalui Permenhub Nomor 108 Tahun 2018 tanpa penjelasan rinci.
Menurutnya, pencabutan aturan itu memang membuat kepastian hukum hilang, tetapi bukan berarti proyek ini tidak dapat dijalankan. Ia mengutip pernyataan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo yang menekankan urgensi kereta api sebagai moda pengangkutan sumber daya alam.
Fernando menambahkan bahwa pembangunan rel kereta api harus dipahami bukan hanya dari perspektif bisnis, melainkan juga sebagai instrumen untuk pemerataan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ia menegaskan, kereta api akan mempercepat pergeseran aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam ke arah yang lebih produktif.
Namun ia tidak menutup mata terhadap potensi polemik sosial. Kontur wilayah dan struktur budaya masyarakat Kalimantan membuat persoalan tanah adat dan tanah ulayat sulit dihindari.
Rel kereta api, berbeda dengan jalan raya, tidak selalu bisa mengikuti jalur yang sudah ada, sehingga kemungkinan besar akan bersinggungan dengan lahan masyarakat adat.
“Rel kereta api berpotensi melintasi wilayah adat. Karena itu semangatnya harus menjadi semangat masyarakat Dayak, bukan hanya pemerintah. Dengan begitu barulah proyek ini dapat terealisasi,” tegas Fernando.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Prof. Dr. H. Bulkani, M.Pd, menilai gagasan pembangunan kereta api di Borneo sesungguhnya sudah lama menjadi impian, bahkan sejak masa Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang. Namun hingga kini rencana itu tak kunjung terwujud.
Ia menjelaskan bahwa hambatan utama bukan terletak pada masyarakat adat yang menolak, melainkan pada lemahnya dorongan politik pemerintah untuk benar-benar merealisasikannya. Padahal, model pembiayaan bisa sangat beragam, mulai dari dana pemerintah, investasi swasta, hingga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Bulkani menegaskan bahwa masyarakat Dayak pada dasarnya akomodatif terhadap pembangunan. Keinginan menghadirkan jaringan kereta api di Borneo bukanlah cita-cita baru, melainkan kebutuhan yang sudah lama ditunggu.
Ia juga menyoroti bahwa potensi sumber daya alam di Kalimantan Tengah, mulai dari pertambangan hingga perkebunan, seharusnya bisa memberi kontribusi lebih besar untuk pembangunan infrastruktur strategis. Namun hingga kini, kontribusinya masih jauh dari maksimal.
"Kita punya tambang, kita punya kebun, tapi kontribusinya untuk pembangunan kereta api belum optimal. Padahal inilah momentum menjadikan Borneo lebih maju dengan konektivitas setara pulau besar lain di Indonesia,” ujarnya.
Dengan demikian, melalui forum internasional tersebut, ditegaskan bahwa pembangunan kereta api bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan agenda besar untuk memperkuat konektivitas, pemerataan ekonomi, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Aspirasi agar proyek ini menjadi semangat bersama masyarakat Dayak, bukan sekadar inisiatif pemerintah, menjadi benang merah yang paling menguat. (*afa/ovi/ala)
