PALANGKA RAYA-Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan menyampaikan keprihatinannya atas adanya pemotongan anggaran pemerintah pusat ke daerah (TKD) yang berdampak pada pembangunan di Kota Palangka Raya pada tahun 2026 mendatang.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan pada tahun anggaran 2026, TKD Kota Palangka Raya dipangkas Rp 253 miliar.
Selalu wakil rakyat, Hatir juga ikut pusing mendengar kabar TKD ke daerah dipangkas.
"Sebagai anggota DPRD, saya ikut prihatin atas pemotongan ini karena kondisi negara kita sekarang. Saya kira bukan Kota Palangka Raya saja yang dipotong, tapi seluruh Indonesia,” ucap Hatir.
Ia menegaskan, pemotongan anggaran tersebut membuat sejumlah program yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan.
Meski demikian, ia tetap optimistis kebutuhan belanja wajib, terutama gaji PNS dan pegawai lainnya, tetap dapat terpenuhi.
“Program yang sudah direncanakan memang tidak bisa dilaksanakan. Tapi kita tetap optimis bahwa belanja-belanja wajib, gaji para PNS dan pegawai lainnya tetap aman,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hatir menyebut masih ada kemungkinan transfer anggaran dari pusat akan bertambah sesuai pernyataan Menteri Keuangan.
“Namun karena sudah nota keuangan, masih dicari pintu masuknya ke APBN,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Ia menilai kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk benar-benar menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini kesempatan juga bagi pemko untuk benar-benar menggali PAD potensi daerah yang bisa dipakai untuk dana pembangunan daerah,” pungkas Hatir. (ham)
Editor : Ayu Oktaviana