PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pekebun sawit rakyat untuk memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai langkah menuju praktik perkebunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing di pasar nasional maupun internasional.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Rizky Ramadhana Badjuri, mengatakan bahwa sertifikasi ISPO menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa hasil kebun sawit rakyat diakui secara legal dan memenuhi standar keberlanjutan.
“Dengan sertifikasi ISPO, pekebun rakyat bisa menjual hasil sawitnya secara legal kepada pabrik-pabrik besar dan mendapatkan harga yang lebih baik. Hal ini tentu akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rizky di Palangka Raya, Selasa (4/11/2025).
Ia menambahkan, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan telah menyiapkan program pendampingan teknis dan kelembagaan agar pekebun rakyat dapat memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi.
Langkah ini juga diharapkan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata niaga sawit yang lebih tertib.
“Kami berkomitmen agar sawit rakyat di Kalimantan Tengah bisa naik kelas. Dengan ISPO, tidak hanya soal standar lingkungan, tetapi juga penguatan posisi petani di rantai pasok industri sawit nasional,” tegasnya.
Selain sertifikasi, Disbun Kalteng juga mendorong penguatan kelembagaan pekebun seperti koperasi dan kelompok tani agar mampu berperan aktif dalam mengelola kebun secara kolektif dan profesional.
Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah daerah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai pusat perkebunan berkelanjutan di kawasan tengah Indonesia. (*rif/ram)
Editor : Ayu Oktaviana