PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Kalteng resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
APBD 2026 telah disepakati bersama, dengan struktur anggaran terdiri dari pendapatan sebesar Rp5,1 triliun dan belanja sebesar Rp5,3 triliun.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan pemerintah dan DPRD sepakat bahwa APBD Tahun 2026 diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah. Hal itu dilakukan melalui berbagai program strategis dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur.
Anggaran tersebut juga akan mendukung pelaksanaan program prioritas seperti Kartu Huma Betang, yang ditargetkan mulai dieksekusi sejak awal tahun.
“Banyak program yang kita siapkan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, bantuan lainnya, termasuk program prioritas Kartu Huma Betang. Semua diarahkan untuk bisa dieksekusi di awal tahun 2026,” ujarnya.
Leonard menegaskan bahwa APBD 2026 memprioritaskan belanja modal yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, porsi belanja modal dalam struktur APBD masih lebih besar dibandingkan belanja pegawai, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
“Dengan kondisi yang ada, kita berharap kualitas APBD 2026 ini betul-betul bisa dinikmati masyarakat banyak. Perbandingan antara belanja pegawai dan belanja modal masih menunjukkan belanja modal lebih besar. Artinya, pembangunan semakin bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Setelah kesepakatan tercapai, pemerintah menargetkan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pelelangan, dapat mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Hal ini diharapkan membuat realisasi anggaran berjalan lebih cepat pada triwulan pertama 2026.
“Tinggal kita melaksanakannya. Kita berharap pada bulan Desember sudah bisa dimulai pengadaan barang-jasa. Sehingga pada Januari, Februari, Maret, sudah ada peredaran uang di masyarakat,” ungkapnya.
Dampaknya pun cukup signifikan. Peredaran uang di awal tahun diyakini dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
“Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, sehingga masyarakat merasakan langsung dampaknya,” tambahnya.(zia/rif/ram)
Editor : Ayu Oktaviana