PALANGKA RAYA—Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan sikap keras pemprov terkait perusahaan yang tidak taat membayar kewajiban pajak daerah.
Pernyataan itu disampaikan saat silaturahmi bersama insan pers di Istana Isen Mulang, Jumat (21/11/2025), menanggapi informasi mengenai salah satu perusahaan besar di Kalteng yang disebut-sebut sulit ditagih pajaknya karena berada di bawah kepemilikan seorang elit nasional.
Agustiar menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki beban moral menghadapi pihak mana pun dalam urusan pendapatan daerah.
“Saya tidak ada beban moral, dengan siapapun. Saya maju begini karena saya adalah Gubernur Kalteng. Visi-misi kami mengoptimalkan pendapatan daerah, pada siapapun itu. Yang tidak mau bayar, ada APH. Kami tegas, tidak pandang bulu,” ujarnya.
Ia menyebut sejak dirinya menjabat, pola komunikasi dan negosiasi dengan perusahaan telah berubah total. Jika sebelumnya perusahaan hanya mengirim manajer atau asisten, kini ia mewajibkan para direktur turun langsung.
“Kalau dulu-dulu manajernya datang. Sekarang rata-rata direkturnya. Kalau manajer, kami pastikan pulang, kecuali punya kompetensi,” tegasnya.
Agustiar juga menegaskan bahwa perusahaan yang tidak taat aturan lebih baik angkat kaki dari Kalimantan Tengah.
“Tidak taat peraturan perundangan? Ya hengkang saja dari Kalimantan Tengah,” katanya.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pemerintah tetap mendukung investasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Karena itu, setiap perusahaan diminta menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen mematuhi aturan.
“Kami butuh investasi, tapi saya todong langsung buat fakta integritasnya. Kalau mereka ingkar, ya nanti berhadapan. Saya tidak ada kepentingan. Apa pun saya pertaruhkan,” ucapnya.
Di akhir penyampaian, Agustiar meminta dukungan publik dalam upaya menertibkan perusahaan nakal.
“Saya minta dukungan dan doa restu. Jangan diadu saya sendiri,” tutupnya. (*rif)
Editor : Agus Pramono