PALANGKA RAYA—Di tengah pertemuan politik lintas partai di DPW NasDem Kalteng, Senin malam (1/12/2025), isu bencana di Sumatra dan Aceh yang merenggut banyak korban dan memicu kerusakan besar di beberapa provinsi, mengemuka sebagai bahan refleksi bagi Kalteng.
Para pimpinan parpol menilai kejadian tersebut bukan hanya bencana alam, tetapi juga menunjukkan adanya peran kelalaian manusia yang memperparah dampaknya.
Ketua DPW PPP Kalteng H. Awaludin Noor menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana.
Ia menilai kondisi geografis Kalteng yang juga dipenuhi hutan dan kawasan tambang menjadikan daerah ini memiliki risiko serupa bila pengawasan lingkungan tidak diperketat.
“Dari bencana di Sumatra, kita melihat jelas adanya human error yakni ilegal logging, ilegal mining, dan lemahnya pengawasan. Kalau ini tidak diantisipasi, Kalteng bisa mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keberadaan bandara-bandara yang dikelola swasta atau perusahaan yang menurutnya perlu diawasi lebih ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru saat bencana.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Gerindra Kalteng sekaligus anggota DPR RI H. Iwan Kurniawan menambahkan bahwa kejadian di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras bagi Kalteng.
Ia menyoroti temuan kayu-kayu gelondongan besar yang dipotong rapi dan terbawa arus saat bencana.
“Itu menunjukkan faktor manusia sangat kuat. Jangan sampai kita ribut setelah bencana terjadi. Pencegahan harus dilakukan dari sekarang,” tegasnya.
Gerindra, kata Iwan, telah menginstruksikan struktur partai untuk ikut menggalang donasi bagi korban bencana di Sumatera. Menurutnya, kepedulian sosial harus berjalan paralel dengan kebijakan lingkungan.
Wakil Ketua DPW PSI Kalteng Rano Rahman juga turut bersuara. Dirinya yang juga menjadi aktivis lingkungan menilai bahwa Kalteng memiliki dua jenis bencana yang hampir muncul setiap tahun, yakni kabut asap dan banjir.
Ia mengingatkan bahwa Peraturan Gubernur tentang penanganan bencana tidak cukup jika hanya menjadi dokumen administratif.
“Pemerintah tidak boleh menunggu bencana dulu baru bergerak. Apalagi isu ilegal logging, alat berat, dan bekingan masih sering terdengar. Ini harus dibersihkan,” katanya.
PSI juga menyoroti tantangan baru berupa maraknya hoaks dan peredaran narkoba yang dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana ekologis.
Dari kalangan legislatif, Wakil Ketua DPRD Kalteng fraksi Partai Gerindra, H. Ansyari mengingatkan bahwa kemampuan daerah dalam memperkuat mitigasi sangat bergantung pada kesehatan fiskal.
Dengan adanya pemangkasan TKD tahun depan, menurutnya, daerah harus mencari pola pendanaan alternatif.
“Dana yang selama ini mengendap di perbankan bisa dijadikan pembiayaan bergulir. Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat di tengah situasi fiskal yang ketat dan untuk memperkuat program mitigasi,” ujarnya.
Para pemimpin parpol berharap dari pertemuan tersebut memperkuat komitmen bersama untuk mengawal penegakan hukum terhadap praktik perusakan lingkungan dan memperkuat sistem mitigasi. Mereka sepakat bahwa Bumi Tambun Bungai tidak boleh menunggu bencana besar terjadi untuk bertindak. (ovi/ala)
Editor : Ayu Oktaviana