PALANGKA RAYA – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palangka Raya bakal menghadapi penyesuaian besar dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2026.
Hal ini menyusul proyeksi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp253 miliar.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, penyesuaian strategi dan efisiensi menjadi satu-satunya cara menjaga keberlanjutan pembangunan.
PUPR ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Program yang bersifat tambahan kemungkinan ditunda sementara sektor layanan dasar berupa infrastruktur tetap menjadi prioritas.
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya Fahrial Anchar mengatakan meski mengalami penurunan anggaran pihaknya tetap memastikan pelayanan dasar tidak terganggu.
“Karena Dinas PUPR termasuk melayani pelayanan dasar dan beberapa sektor memang butuh perhatian lebih pemangkasan ini ada pengaruhnya tapi tidak terlalu besar bagi Dinas PU,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Fahrial memaparkan alokasi anggaran PUPR dari APBD berkurang sekitar Rp44 miliar yang awalnya Rp159 miliar kini turun menjadi Rp115 miliar.
Dengan begitu PUPR akan melakukan penyesuaian rencana kerja. “Fokus tahun ini dan depan tetap pada peningkatan dan perbaikan jalan,” tegasnya. Termasuk menjaga fungsi drainase demi mencegah genangan hingga banjir di kawasan permukiman.
PUPR Menilai efisiensi menjadi tuntutan utama. OPD harus cermat memilih proyek dengan dampak terbesar bagi masyarakat.
Dengan strategi itu PUPR berupaya memastikan layanan infrastruktur dasar tetap berjalan optimal meski sebagian program tambahan atau pelebaran jalan belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.(chi/ans)
Editor : Ayu Oktaviana