PALANGKA RAYA—Seiring dengan akan memasuki masa pensiunnya Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, sejumlah nama mulai mencuat ke publik sebagai kandidat Sekda definitif.
Ada nama Yulindra Dedy Lampe, dr Suyuti Syamsul, Mokhamad Hilman, Sutoyo, Agustan Saining, Aryawan. Bahkan ada isu jika penggantinya pindahan dari Pemprov Kalsel.
Nama-nama tersebut dinilai paling ideal dan punya kemampuan sebagai motor penggerak menentukan apakah visi dan misi gubernur dapat dieksekusi secara efektif hingga ke level paling bawah.
Penentuan Sekda Kalteng dinilai sebagai keputusan strategis yang akan sangat menentukan arah dan stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran ke depan. Karena itu, proses penunjukan Sekda definitif tidak boleh semata-mata bersandar pada pertimbangan administratif dan normatif birokrasi.
Pengamat Pemerintahan, Dr Ari Yunus Hendrawan, menegaskan bahwa karakter birokrasi di Kalteng memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Hal tersebut, menurutnya, berkaitan erat dengan nilai-nilai lokal yang hidup dan mengakar kuat dalam masyarakat.
“Kalteng itu unik. Birokrasinya tidak bisa dilepaskan dari filosofi Huma Betang dan prinsip Belum Bahadat. Karena itu, Sekda yang dibutuhkan bukan sekadar teknokrat murni, tetapi figur yang memiliki kecerdasan kultural untuk menjembatani kebijakan negara dengan kearifan lokal masyarakat Dayak,” ujar Ari, Minggu (18/1/2026).
Dari sejumlah nama yang beredar sebagai kandidat Sekda Kalteng, Ari Yunus Hendrawan menilai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy Lampe, sebagai sosok yang paling ideal dan siap pakai untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran.
“Dari penilaian saya, Dedy Lampe adalah figur yang paling memenuhi kebutuhan Kalteng saat ini. Ia matang secara birokrasi, memahami struktur pemerintahan daerah, dan yang paling penting memiliki kedekatan nilai serta visi dengan Gubernur,” katanya.
Ari menyoroti rekam jejak Dedy yang tidak hanya berpengalaman di pemerintahan, tetapi juga memiliki hubungan kerja yang panjang dengan Agustiar Sabran saat menjabat sebagai Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD).
Menurutnya, chemistry dan kesepahaman visi yang telah terbangun selama bertahun-tahun merupakan modal penting yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
“Memilih figur yang sudah satu frekuensi akan memangkas waktu adaptasi dan meminimalkan sumbatan komunikasi antara kepala daerah dan mesin birokrasi,” ujarnya.
Menurut Ari, Kalteng membutuhkan pemimpin birokrasi yang benar-benar mengakar, memahami karakter “tanah dan air” setempat, serta mampu menjaga kondusivitas sosial dan politik daerah.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa tantangan Sekda Kalteng ke depan tidak ringan.
Selain harus mengonsolidasikan birokrasi, Sekda juga dituntut mampu mengelola keterbatasan fiskal, dinamika sosial, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Karena itu, ia menyarankan agar Gubernur H. Agustiar Sabran mengutamakan aspek loyalitas, pemahaman filosofis, dan kemampuan taktis dalam menentukan Sekda definitif.
“Sekda ke depan harus bisa bekerja cepat, humanis, dan tetap tegas. Tantangan fiskal dan dinamika sosial menuntut figur yang tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga mampu merangkul dan menggerakkan,” ujarnya.
Ari menegaskan, menempatkan Yulindra Dedy Lampe sebagai Sekda bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
“Ini soal memastikan visi Gubernur dapat dijalankan dengan semangat kebersamaan ala Huma Betang, tanpa resistensi yang tidak perlu, baik dari internal birokrasi maupun dari masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono menanggapi soal jabatan strategis ini harus diisi oleh orang-orang dengan kemampuan yang sesuai kapasitas dan kualitasnya untuk membantu Pemprov dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan program berjalan dengan semestinya.
Sudarsono menegaskan bahwa dirinya menginginkan posisi yang krusial seperti Sekda harus ditempati oleh orang yang menguasai dan memahami kondisi Kalteng, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran lain. “Mereka harus benar-benar menguasai dan memahami kondisi Kalteng. Kepastian jabatan itu yang harus kita utamakan,” pungkasnya. (ovi/afa/ala)
Editor : Ayu Oktaviana