PALANGKA RAYA—Menjelang masa pensiun Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, kembali menguatkan sorotan terhadap urgensi penetapan Sekda definitif.
Terkait nama-nama yang berpeluang mengisi jabatan Sekda Kalteng, Pengamat pemerintah, Farid Zaky Yopiannor menyebut beberapa figur birokrat yang dinilai memiliki kans kuat dan diunggulkan. Di antaranya Yulindra Dedy dan Suyuti Syamsul.
“Dua nama itu punya kans kuat. Track record birokrasi mereka jelas, kapasitas akademik dan teknokratiknya juga mumpuni,” ungkap Farid.
Posisi strategis ini dinilai sangat menentukan stabilitas birokrasi sekaligus efektivitas roda pemerintahan daerah.
Farid Zaky menegaskan bahwa Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan aktor kunci dalam sistem pemerintahan daerah.
“Dari kacamata governance, Sekda adalah Top Administrative Officer. Ia adalah Jenderal-nya ASN di daerah,” kata Farid, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, penetapan Sekda definitif menjadi sangat urgen karena Sekda berfungsi sebagai interface atau penghubung utama antara kepala daerah sebagai pejabat politik dengan mesin birokrasi.
Dalam konteks ini, status definitif memberikan ruang gerak yang jauh lebih kuat dibandingkan pelaksana tugas.
“Pejabat definitif memiliki security of tenure yang lebih baik daripada Plt. Ini membuat Sekda bisa lebih objektif, berani menyampaikan masukan teknokratis kepada pimpinan politik, menjaga netralitas ASN, serta memastikan visi politik diterjemahkan menjadi aksi birokrasi yang legal dan efektif,” jelasnya.
Dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya itu juga menyinggung aspek regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan Sekda Provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, yang menuntut kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak birokrasi yang kuat.
Lebih lanjut, ia menilai karakter wilayah Kalimantan Tengah yang luas dan kompleks menuntut sosok Sekda dengan kapasitas khusus. Tidak hanya piawai di balik meja, tetapi juga matang di lapangan.
“Sekda Kalteng ideal adalah sosok yang tahan banting di lapangan, paham lumpur dan sungai, namun tetap elegan di meja perundingan, paham regulasi dan diplomasi,” ujarnya.
Ia menyebut, Sekda di Kalteng tidak cukup hanya menjadi administrator. Peran yang dituntut jauh lebih strategis.
“Sekda harus menjadi Diplomat Pembangunan sekaligus Dirigen Orkestrasi Lintas Sektor. Ia menjembatani visi politik gubernur yang seringkali ekspansif dengan realitas birokrasi yang cenderung kaku,” tambahnya.
Selain dua nama tersebut, ia juga menilai Mokhamad Hilman, birokrat senior yang baru masuk lingkungan Pemprov Kalteng, sebagai figur potensial yang patut diperhitungkan.
“Beliau bisa jadi kuda hitam. Track record-nya sangat kuat dalam manajemen krisis, pengalamannya di PU dan sebagai Sekda Banjar juga sangat mumpuni, serta dikenal tahan banting,” katanya.
Namun demikian, Farid menekankan bahwa pilihan Sekda sangat bergantung pada orientasi kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah ke depan.
“Jika Gubernur Kalteng mencari Sekda untuk mendorong pembangunan fisik, perbaikan jalan, jembatan, dan tata kelola proyek strategis, maka Mokhamad Hilman adalah kandidat terkuat secara teknis,” ujarnya.
Sebaliknya, jika fokus utama adalah stabilitas politik dan konsolidasi internal birokrasi, Farid mengingatkan adanya tantangan tersendiri.
“Untuk agenda stabilitas politik dan merangkul semua faksi di Kalteng, Pak Hilman mungkin perlu bekerja ekstra keras agar tidak dianggap sebagai outsider oleh birokrat senior di internal Pemprov. Karena Sekda pada dasarnya adalah jembatan ke semua pihak, baik ke DPRD maupun aktor-aktor strategis lainnya,” ujarnya.(zia/ram)
Editor : Ayu Oktaviana