Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, mengungkapkan realisasi pendapatan dan hibah APBN di Kalteng per 31 Desember 2025 mencapai Rp9,83 triliun atau 112,32 persen dari target.
“Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kalimantan Tengah tetap terjaga. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan dan kepabeanan yang tumbuh signifikan sepanjang 2025,” ujar Herry, Selasa (27/1/2026).
Ia merinci, penerimaan pajak didorong oleh peningkatan PPh nonmigas, seiring membaiknya kinerja sektor usaha, perdagangan, serta industri berbasis sumber daya alam. Selain itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga mengalami pertumbuhan positif.
Lonjakan paling mencolok terjadi pada bea keluar, yang dipicu oleh tingginya harga referensi crude palm oil (CPO) dan meningkatnya volume ekspor komoditas kelapa sawit beserta turunannya. Komoditas kayu juga turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
“Struktur ekonomi Kalteng yang bertumpu pada komoditas unggulan masih menjadi motor utama penerimaan negara. Namun ke depan, diversifikasi ekonomi tetap perlu diperkuat agar lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Dari sisi belanja, realisasi APBN di Kalimantan Tengah tercatat sebesar Rp32,57 triliun atau 94,70 persen dari pagu anggaran. Belanja negara tersebut difokuskan pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Herry menyebutkan, belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta program prioritas nasional, termasuk pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
“APBN berfungsi sebagai shock absorber. Di tengah berbagai tekanan ekonomi, belanja negara menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain belanja kementerian dan lembaga, Transfer ke Daerah (TKD) tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Meski terdapat penyesuaian kebijakan fiskal nasional, penyaluran TKD di Kalimantan Tengah tetap berjalan untuk memastikan layanan dasar tetap terpenuhi.
Menurut Herry, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci agar kinerja fiskal yang positif ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kinerja APBN yang baik harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan, pelayanan publik, maupun penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya. (*rif/ala)
Editor : Agus Pramono