Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi narasumber Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian RI Tingkat Polda Kalteng yang digelar di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengawal program-program prioritas daerah.
“Kartu Huma Betang ini akan kita launching tanggal 20 Februari, bertepatan dengan satu tahun kami menjabat. Program ini menyentuh masyarakat luas, sehingga perlu pengawalan dan pengawasan bersama agar tepat sasaran,” tegas Agustiar.
Ia menjelaskan, Kartu Huma Betang Sejahtera dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial terpadu yang berlandaskan nilai falsafah Huma Betang, yakni kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, serta hidup rukun dalam keberagaman.
Program ini menjadi bagian dari visi besar mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera.
Sebagai bagian dari persiapan peluncuran, Pemerintah Provinsi Kalteng juga melaksanakan sosialisasi teknis penyaluran sekaligus penajaman Program Kartu Huma Betang Sejahtera bersama relawan, Rabu (18/2/2026), di Istana Isen Mulang.
Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh mekanisme program dipahami secara menyeluruh agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfisantik) Kalteng, Rangga Lesmana, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya berperan menyiapkan data serta infrastruktur pendukung berbasis teknologi digital.
“Diskominfo diminta mempersiapkan data dan infrastruktur pendukung hingga ke daerah. Kartu Huma Betang Sejahtera ini menggunakan teknologi digital berbasis gelombang radio atau RFID, sehingga proses identifikasi dan validasi dapat dilakukan secara otomatis tanpa kontak fisik,” jelas Rangga di Istana Isen Mulang.
Ia menambahkan, pada saat proses verifikasi dan validasi di lapangan yang dilakukan oleh relawan Kartu Huma Betang Sejahtera serta diketahui pemerintah desa dan kelurahan, sistem memungkinkan dilakukan pemblokiran kartu apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur menegaskan bahwa aparatur desa dan kelurahan tidak perlu khawatir dalam menjalankan program tersebut, selama berpegang pada prinsip keadilan dan objektivitas.
“Kalau di lapangan ditemukan ketidaksesuaian, jangan ragu. Tidak perlu melihat suku, agama, atau latar belakang apa pun. Yang penting adalah orang yang benar-benar berhak menerima manfaatnya,” tegasnya di Istana Isen Mulang.
Gubernur juga menyampaikan keyakinannya bahwa dengan dukungan sistem yang baik dan SDM yang siap, program Kartu Huma Betang Sejahtera dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.
Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga kebersamaan dan integritas dalam pelaksanaan program, sembari menyampaikan ucapan menyambut ibadah puasa kepada seluruh masyarakat. (ovi/ram)
Editor : Agus Pramono