PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan tetap mampu menjalankan program-program pembangunan meskipun terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penyesuaian kebijakan anggaran dilakukan secara terukur dengan fokus pada efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo mengatakan, pengurangan TKD merupakan tantangan fiskal yang harus disikapi secara adaptif oleh pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
“Kami bisa melaksanakan, semua program-program bisa kita sesuaikan. Sekarang OPD pun sudah bisa menyesuaikan. Memang semuanya harus menyesuaikan kebutuhan anggaran yang ada,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, seluruh perangkat daerah (PD) telah diarahkan untuk melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program agar tetap sejalan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
Penyesuaian dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik serta komitmen pembangunan daerah.
Edy menjelaskan, salah satu langkah strategis yang diambil Pemprov Kalteng adalah melakukan efisiensi pada pos-pos belanja operasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Di antaranya pengurangan anggaran perjalanan dinas dan pertemuan tatap muka yang dapat digantikan dengan pemanfaatan teknologi digital.
“Ya memaksimalkannya tadi kan dengan menyesuaikan anggaran-anggaran, misalnya untuk perjalanan dinas tadi dikurangi, pertemuan-pertemuan tidak harus selalu melalui tatap muka langsung, tapi juga bisa melalui Zoom, yang berkenaan dengan wilayah Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Ia menilai pemanfaatan teknologi informasi dapat menghemat anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi, terutama di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki luas geografis cukup besar.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga melakukan efisiensi pada kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan.
Edy mencontohkan penghematan penggunaan listrik serta pola kerja fleksibel melalui mekanisme bekerja dari rumah (work from home) untuk kegiatan tertentu.
“Kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini sebenarnya tidak mempengaruhi, misalnya penggunaan listrik. Ini kan bisa dilakukan di rumah,” tambahnya.
Terkait penguatan fiskal daerah, Wagub juga menyampaikan bahwa Gubernur Agustiar Sabran terus mendorong berbagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sektor jasa, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun demikian, Edy mengakui bahwa dinamika ekonomi global turut memberikan tekanan terhadap iklim investasi di daerah. Kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil berdampak pada kehati-hatian sektor swasta dalam melakukan ekspansi usaha.
“Pak Gubernur selalu melakukan upaya-upaya itu, tapi memang kita menyadari bahwa iklim geopolitik ini kan semakin terus mempengaruhi. Sedikit banyak bagi kita dan pihak-pihak swasta m masih mengedepankan langkah-langkah bagaimana mencari solusi terbaik untuk sama-sama kita bisa jalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng terus menjalin komunikasi dengan pelaku usaha serta pemangku kepentingan untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Edy menegaskan Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program prioritas pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penyesuaian anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi substansi pembangunan. Pemprov juga memastikan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Intinya, kita tetap jalan, program-program tetap kita laksanakan, hanya saja kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” tegasnya. (zia)
Editor : Ayu Oktaviana