PALANGKA RAYA–Satu per satu janji kampanye gubernur dan wakil gubernur Kalteng H Agustiar Sabran-H Edy Pratowo ditepati.
Di tengah pengetatan anggaran atau efisiensi, mereka bisa merealisasikan janji politiknya yakni Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), tepat setahun pemerintahan kartu yang dinantikan masyarakat kurang mampu di Kalteng itu akhirnya resmi diluncurkan.
Acara seremonial peluncurkan dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur, Jumat (20/2/2026).
Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,1 miliar untuk pencetakan 300 ribu KHBS. Anggaran tersebut dihitung dari biaya pembuatan satu kartu sebesar Rp27 ribu.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menjelaskan, setiap kartu dicetak dengan sistem terintegrasi yang telah memuat fitur pengaman dan identitas penerima manfaat.
“Rp27 ribu rupiah satu kartu. Jadi itu programnya terintegrasi, apa yang didapat sudah ada di hologram itu, sudah ada. Dicek saja,” ujarnya.
Pemprov menyiapkan 300 ribu KHBS untuk didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat. Program ini menerapkan skema satu kartu untuk satu keluarga dan ditargetkan seluruhnya tersalurkan sebelum hari raya Idulfitri 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kalteng Rangga Lesmana menjelaskan bahwa proses pencetakan kartu telah berjalan dan saat ini memasuki tahap distribusi, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (20/2/2026).
“Satu kartu, satu keluarga. Betul, 300 ribu kartu yang akan dicetak. Sudah proses cetak dan tinggal distribusi, karena verifikasi dan validasi lapangan perlu dijalankan,” ujarnya.
Dalam pendistribusian, Pemprov menggandeng relawan Kartu Huma Betang yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
“Skema pembagiannya kita sudah dibantu oleh relawan Kartu Huma Betang. Di dalamnya ada TKSK, PKH, dan PSM. Mereka sudah profesional dalam proses penyampaian program maupun pengawasan di lapangan,” jelasnya.
Untuk memastikan program tepat sasaran, evaluasi dan pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan. “Per tiga bulan nanti akan ada evaluasi dan pemutahiran data untuk memastikan ini tepat sasaran,” katanya.
Rangga menambahkan, Diskominfo telah menyiapkan aplikasi khusus untuk memantau distribusi kartu dan bantuan secara real time.
“Kami sudah mempersiapkan aplikasi khusus. Jadi masyarakat bisa melaporkan di situ, dan proses pendistribusian ini akan terkontrol real time. Hari ini sudah terdistribusi berapa, besok berapa. Real time geotagging kami terapkan,” terangnya.
Menurutnya, sistem tersebut diterapkan agar pelaksanaan program berjalan sesuai harapan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, yakni tepat sasaran dan tepat waktu.
Distribusi tahap awal difokuskan pada bantuan pangan dan bantuan tunai. Bantuan tunai diberikan sebesar Rp290 ribu per keluarga, sedangkan bantuan pangan senilai Rp150 ribu berupa beras, gula, dan minyak goreng.
“Yang diterapkan di awal ini bantuan pangan dan tunai. Tunainya Rp250 ribu per keluarga. Bantuan pangannya ada beras, gula, dan minyak goreng,” ujarnya.
Penyaluran bantuan pangan dilakukan bekerja sama dengan delapan cabang Bulog di wilayah Kalteng. Sementara bantuan tunai disalurkan melalui Bank Kalteng yang akan mendekatkan layanan ke masyarakat.
“Target Bapak Gubernur sebelum Lebaran semua sudah terdistribusi, bantuannya sudah sampai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Rangga.
Ia memastikan program KHBS akan berjalan hingga akhir masa jabatan gubernur. Selain bantuan pangan dan tunai, kartu ini ke depan juga akan mengakomodasi akses program pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, hingga nelayan, termasuk skema asuransi.
Namun untuk tahap awal, fokus implementasi masih pada dua jenis bantuan utama sembari proses verifikasi dan pemutakhiran data terus dilakukan.
Dalam mekanisme penggunaan, penerima cukup membawa kartu saat pengambilan bantuan sosial sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara bertahap per kabupaten/kota.
Pemprov berharap dukungan seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk mengawal pelaksanaan program agar berjalan transparan dan tepat sasaran. (*rif/ala)
Editor : Ayu Oktaviana