PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyiapkan program pemberian insentif bagi sejumlah jabatan pelayanan masyarakat, mulai dari tokoh agama hingga aparat kewilayahan. Saat ini, data penerima masih dalam tahap verifikasi.
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, Rabu (26/2/2026), menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantongi data awal calon penerima insentif.
Meliputi ustaz dan ustazah, marbot, pendeta, pastor, guru sekolah minggu, mantir, damang, ketua RT, ketua RW, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Kita sudah ada data awal. Sekarang sedang diverifikasi kembali. Kita harapkan bisa secepatnya, dan melalui program ini mereka mulai menerima insentif,” ujarnya.
Terkait besaran insentif, Leonard menyebutkan nominalnya masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Besarnya menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Kita juga tetap berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” katanya.
Ia memastikan program tersebut memiliki target waktu pelaksanaan, meski detail bulan penyaluran masih dalam tahap finalisasi. Yang jelas, pemerintah berkomitmen memberikan insentif kepada jabatan-jabatan yang telah disebutkan.
Leonard menegaskan, insentif ini diberikan berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan kategori mampu atau tidak mampu.
“Ini jabatan. RT jabatan, RW jabatan, Babinsa jabatan, Bhabinkamtibmas jabatan, damang jabatan, ustaz-ustaz juga. Semua dapat,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa skema ini berbeda dengan bantuan sosial berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk penerima bantuan sosial maupun bantuan tunai melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, tetap menggunakan basis data DTSEN.
“Kalau yang bansos dan uang tunai melalui Kartu Huma Betang Sejahtera itu lewat DTSEN. Tapi kalau insentif jabatan ini bukan skema bansos,” jelas Leonard.
Meski demikian, tidak menutup kemungkinan seorang penerima insentif juga memperoleh Kartu Huma Betang Sejahtera apabila masuk dalam kriteria DTSEN.
“Kalau dia masuk kriteria di DTSEN, bisa saja dapat kartu. Tapi ini berbeda mekanismenya,” tambahnya.
Ia menuturkan, verifikasi saat ini difokuskan pada jabatan-jabatan yang telah didata. Dalam prosesnya, juga dimungkinkan ditemukan penerima yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, seperti marbot atau penjaga rumah ibadah.
Baca Juga: Pemprov Kalteng Gelontorkan Rp8,1 Miliar untuk Cetak 300 ribu Kartu Huma Betang Sejahtera
Lebih lanjut, Leonard menegaskan bahwa perluasan program ini telah melalui perhitungan matang, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Sudah dihitung. Ini arahan Pak Gubernur, belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas kita tekan. Rapat-rapat, belanja makan, penggunaan hotel, semua dikurangi,” katanya.
Menurutnya, efisiensi tersebut dialihkan untuk belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah juga melakukan pengawalan harian terhadap setiap sub kegiatan agar tepat sasaran.
“Beliau ingin belanja yang manfaatnya banyak untuk masyarakat. Maka setiap hari kita kawal dan pastikan tepat sasaran,” pungkasnya. (*rif/ala)
Editor : Ayu Oktaviana