PALANGKA RAYA – Sebanyak 22 praktisi hukum dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menerima piagam dan pin gelar profesi Non-Litigation Peacemaker (NLP).
Penghargaan kepada kepala desa/lurah terpilih tersebut diserahkan di Aula Mentaya Kantor Kemenkum Kalteng, Kamis (5/3/2026), sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka menyelesaikan pelatihan paralegal secara intensif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa para penyandang gelar NLP ini diharapkan dapat menjadi pelopor sekaligus percontohan dalam memberikan pembinaan serta sosialisasi hukum kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
"Program ini merupakan bagian dari target besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengaktifkan seluruh 1.571 Posbankum yang tersebar di wilayah tersebut," kata Hajrianor, di sela-sela penyerahan penghargaan.
Momentum ini dinilai sangat krusial, lanjut dia, mengingat pada 8 April mendatang Posbankum rencananya akan diresmikan secara nasional oleh Prabowo Subianto.
Maka dengan hadirnya para penyandang gelar NLP, Kalimantan Tengah optimistis dapat menunjukkan progres nyata dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Ini tidak hanya sebatas pemenuhan target administrasi, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi terciptanya perdamaian serta keadilan di tengah masyarakat," pungkasnya.(yan)
Editor : Agus Pramono