PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat kegiatan silaturahmi bersama awak media dan lembaga swadaya masyarakat di Istana Isen Mulang, Selasa (10/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar mengakui bahwa kondisi anggaran pemerintah daerah saat ini berbeda dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berupaya menjalankan berbagai program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Walaupun uangnya periode sebelumnya lebih besar, kami tetap berupaya agar masyarakat tetap sejahtera di tengah efisiensi ini,” ujarnya.
Menurut Agustiar, sejumlah program telah disiapkan dan dijalankan oleh Pemprov Kalteng untuk membantu masyarakat, di antaranya program Kartu Huma Betang serta Gerakan Pangan Murah. Program tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Program Kartu Huma Betang Sejahtera
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai salah satu upaya memperluas bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Edy, program tersebut telah diperhitungkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah yang mencapai sekitar Rp10,2 triliun.
“Program Kartu Huma Betang Sejahtera ini sudah kami hitung dalam struktur anggaran. Program ini dirancang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa program KHBS tidak hanya berbentuk bantuan langsung, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan tersebut antara lain berupa pemberian insentif bagi kelompok tertentu, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, serta dukungan bagi sektor produktif seperti pertanian dan nelayan.
Pada tahap awal, program ini akan difokuskan kepada masyarakat yang telah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Gubernur Agustiar Sabran Hibahkan Tanah Pribadi untuk Pembangunan Sekolah Garuda di Kobar
“Untuk tahap awal kita memprioritaskan masyarakat yang sudah terdata dalam data nasional. Itu yang menjadi dasar penyaluran bantuan,” jelasnya.
Stabilitas Pangan dan Pengendalian Inflasi
Selain program KHBS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan berbagai langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi, salah satunya melalui program stabilisasi pangan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyaluran bantuan beras kepada sekitar 205 ribu masyarakat di Kalimantan Tengah.
Menurut Edy, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan potensi inflasi daerah.
Ia juga berharap media dapat terus mengawal jalannya program pembangunan daerah dengan memberikan kritik dan masukan yang konstruktif.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik. Kritik itu penting sebagai kontrol agar program pemerintah bisa berjalan lebih baik,” katanya.
Edy menambahkan, Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan potensi tersebut harus dilakukan secara optimal agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.(rif/ovi/ram)
Editor : Ayu Oktaviana